Mendorong Pembahasan RKUHP Yang Efektif dan Berkualitas

by adminicjr | 21/08/2015 2:15 pm

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Rancangan KUHP (R KUHP) ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rejim kolonial. Setidaknya ada 3 dogma dasar yang dianut pemerintah mengenai perlunya penggantian KUHP dengan KUHP baru yaitu prinsip dekolonisasi, deharmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana Indonesia. Ketiga prinsip ini yang lalu diimplementasikan dalam Rancangan KUHP yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR

Persoalannya, R KUHPternyata memiliki ketentuan – ketentuan yang luar biasa banyaknya dimana pemerintah dan DPR juga belum memiliki pengalaman untuk membahas suatu rancangan legislasi yang jumlah pasalnya teramat banyak (768 pasal). Oleh karena itu dibutuhkan inovasi khusus dalam pembahasan Rancangan KUHP.

Inovasi dalam pembahasan ini diharapkan dapat menjawab persoalan ketersediaan waktu pembahasan agar pembahasan Rancangan KUHP dapat lebih fokus, efektif, dan partisipatif sehingga kualitas dan legitimasi KUHP yang akan datang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat.

Melihat tantangan ini, maka Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengusulkan kepada pemerintah dan DPR 7 langkah penting untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Ketujuh langkah yang diusulkan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP ditujukan agar proses pembahasan RKUHPdapat berjalan dengan baik dan menghasilkan KUHP baru yang diakui kualitasnya oleh masyarakat.

Unduh disini[1]

Artikel Terkait

  • 06/01/2016 Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia[2]
  • 21/09/2015 Usulan Model Pengelompokan (Clustering) dalam Pembahasan R KUHP 2015[3]
  • 27/07/2016 Parliamentary Brief #3: TIndak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan KUHP[4]
  • 06/01/2016 Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015[5]
  • 27/07/2016 Parliamentary Brief #7: Tindak Pidana Makar dalam Rancangan KUHP[6]

Share this:

Endnotes:
  1. disini: http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/08/Mendorong-Pembahasan-R-KUHP-Yang-Efektif-dan-Berkualitas.pdf
  2. Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia: https://icjr.or.id/potret-kriminalisasi-pasca-reformasi-dan-urgensi-reklasifikasi-tindak-pidana-di-indonesia/
  3. Usulan Model Pengelompokan (Clustering) dalam Pembahasan R KUHP 2015: https://icjr.or.id/usulan-model-pengelompokan-clustering-dalam-pembahasan-r-kuhp-2015/
  4. Parliamentary Brief #3: TIndak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan KUHP: https://icjr.or.id/parliamentary-brief-3-tindak-pidana-penyelundupan-manusia-dalam-rancangan-kuhp/
  5. Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015: https://icjr.or.id/catatan-terhadap-beberapa-ketentuan-dalam-rancangan-kuhp-2015/
  6. Parliamentary Brief #7: Tindak Pidana Makar dalam Rancangan KUHP: https://icjr.or.id/parliamentary-brief-7-tindak-pidana-makar-dalam-rancangan-kuhp/
  7. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/mendorong-pembahasan-rkuhp-yang-efektif-dan-berkualitas/