MES Vs Negara Republik Indonesia

by admin | 02/08/2011 4:21 pm

Ringkasan Kasus Posisi:

Putusan ini adalah Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana dengan Terdakwa MES (40 tahun) dengan Perkara No 2570 K/Pid.Sus/2010[1]. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa memesan shabu-shabu kepada seseorang bernama Sdr. Ed sebanyak 3 gram dengan harga Rp 6. 000. 000,- , setelah Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa membagi shabu –shabu menjadi 8 paket  kemudian bersama-sama dengan Ba dan MS memakai barang tersebut di gudang KPU. Setelah selesai memakai MS pergi meninggalkan Terdakwa dan Ba yang tidur di gudang KPU. Ketika Terdakwa tidur, 2 orang polisi (Arwantus Rocky dan Gatot Dwi Pamungkas) datang dan membangunkan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut 2 paket shabu-shabu. Yang kemudian barang tersebut dikirim dan dilakukan pengujian di Balai POM.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan biasa (disusun dalam rumusan “tunggal”) yaitu berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal  112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Putusan Pengadilan tingkat pertama : Pengadilan Negeri Ketapang

Pengadilan Ketapang dalam putusannya “Menyatakan Terdakwa MES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi.

Alasan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang

Putusan Mahkamah Agung:

Mengadili : Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Pertimbangan Mahkamah Agung

  1. Tidak cukup bukti bahwa Terdakwa secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;
  2. Walaupun dalam BAP Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, tapi pengakuan tersebut diberikan karena Terdakwa dipukul oleh polisi yang mengawalnya pada waktu reka ulang kejadian;
  3. Pemukulan oleh polisi terhadap Terdakwa diketahui oleh saksi Supardi yang mendengar suara pemukulan dan suara Terdakwa minta ampun ketika reka ulang di dalam Gudang KPU;
  4. Ada pertentangan keterangan Terdakwa di BAP pada poin 3 yang menjelaskan Terdakwa tidak akan didampingi penasehat hukum, tapi dari poin 3 tersebut ada keterangan penunjukkan penasehat hukum  untuk mendampingi Terdakwa, tapi Junaidi yang ditunjuk sebagai Penasehat Hukum menyangkal bahwa dia mendampingi Terdakwa, tapi hanya sekedar mengetahui saja;

ANOTASI HUKUM

Ada beberapa hal yang menarik dalam putusan tersebut, yaitu :

Kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Pasal 244 KUHAP

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Ketentuan ini sebenarnya bersifat imperatif dan tidak bisa dilanggar, namun dalam praktiknya larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara contra legem, sehingga terhadap putusan bebas dapat diminta kasasi dengan didasarkan pada yurisprudensi (putusan kasus Natalegawa), yang mana dalam yurisprudensi memisahkan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa putusan bebas murni itulah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP sehingga tidak bisa diajukan kasasi oleh kejaksaan, sedang terhadap putusan bebas tidak murni jaksa bisa melakukan kasasi. Tetapi apabila dicermati dalam rumusan pasal 244 KUHAP tidak membedakan apakan putusan bebas tersebut murni atau tidak, yang ada hanya “Putusan Bebas”. Dalam praktiknya saat ini telah dilakukan dikotomi yang memisahkan antara putusan bebas murni dengan bebas tidak murni.

Dalam putusan ini pertimbangan Mahkamah Agung juga mengemukakan apa yang disebut bebas tidak murni yaitu apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau  apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak dia jukan sebagai alasan kasasi), yang mana dengan alasan tersebut permohonan kasasi harus diterima. Menurut hemat saya argumen Mahkamah Agung yang memisahkan antara bebas murni dan bebas tidak murni tidak tepat sehingga aturan Pasal 244 KUHAP tidak berlaku dan dapat dilanggar.

Dalam rumusan Pasal 244 KUHAP tersebut, tampak jelas bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas. Tetapi Pasal 259 ayat (1) KUHAP menyatakan “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”, jadi lebih tepat apabila Jaksa atas Kuasa dari Jaksa Agung mengajukan kasasi dengan alasan demi kepentingan hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 259 tersebut.

Maka seharusnya Argumen Mahkamah Agung yang memisahkan antara bebeas murni dan bebas tidak murni tidak lagi digunakan, lebih tepat apabila Mahkamah Agung merujuk pada pertimbangan dalam perkara ini yang menyatakan “bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil”, sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan ini, sehingga konsistensi hukum dapat dipertahankan.

Hak atas Bantuan Hukum

Pasal 54 KUHAP

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum  selama dalam waktu dan pad setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yag ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 56  KUHAP

(1) dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasehat yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengatakan “ada pertentangan keterangan Terdakwa di BAP pada poin 3 yang menjelaskan Terdakwa tidak akan didampingi penasehat hukum tapi dari poin 3 tersebut ada keterangan penunjukkan penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa, tapi Junaidi yang ditunjuk sebagai Penasehat Hukum menyangkal bahwa dia mendampingi Terdakwa, tapi hanya sekedar mengetahui saja”.

Bantuan hukum dari penasehat hukum menjadi hak Tersangka atau Terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP dan dipertegas lagi dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bantuan hukum tidak lagi menjadi hak tetapi “wajib” bagi Tersangka/Terdakwa yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

Penunjukkan Penasehat Hukum, bukan saja hanya sekedar penunjukkan tetapi ada kehadiran fisik Penasehat Hukum dalam melakukan pendampingan dan bantuan hukum, yang mana pemberian bantuan hukum dilakukan secara probono (cuma-cuma) sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP. Tetapi dalam praktiknya khususnya dalam perkara ini ada penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tetapi kehadiran secara fisik Penasehat Hukum tidak ada, “sebagaimana dalam keterangannya dipersidangan Junaidi yang ditunjuk sebagai penasehat hukum mengaku tidak mendampingi hanya mengetahui saja”.

UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan pula dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam memberikan bantuan hukum Advokat (penasehat hukum) hukum juga harus memberikan perhatian terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf yaitu “Advokat dalam mengurus perkara cuma-Cuma  harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana mereka menerima uang jasa”. Berpedoman pada ketentuan ini menjadi kewajiban bagi penasehat hukum untuk melakukan pendampingan dan bantuan hukum. Dalam Pasal 4 huruf i KEAI lebih menjelaskan bahwa “Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a”.

Dalam Putusannya Mahakamah Agung mempertimbangkan pula mengenai penunujukkan penasehat hukum, yaitu bahwa“Ada pertentangan keterangan Terdakwa di BAP pada poin 3 yang menjelaskan Terdakwa tidak akan didampingi penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa, tapi dari poin 3 tersebut ada keterangan penunjukkan penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa, tapi Junaidi yang ditunjuk sebagai Penasehat Hukum menyangkal bahwa dia mendampingi Terdakwa, tapi hanya sekedar mengetahui saja”.

Kehadiran penasehat hukum selain sebagai pemenuhan hak tersangka/terdakwa, juga dapat dijadikan fungsi kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan, ancaman, ataupun penyiksaan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, sehingga ancaman ataupun penganiayaan yang diakui Terdakwa dalam perkara ini tidak akan terjadi. Tetapi dalam perkara tersebut penunjukan Penasehat Hukum yang dilakukan Penyidik hanya semu belaka yang merupakan  kecurangan dan rekayasa yang sengaja dilakukan penyidik untuk kepentingannya terhadap perkara tersebut.

Pengambilan Keterangan tanpa Tekanan

Pasal 52 KUHAP

“dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Penjelasan

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka dan terdakwa

Pasal 52 tersebut jelas menjamin kebebasan bagi tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Pasal tersebut juga erat kaitannya dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Secara a contrario maka perolehan keterangan yang menggunakan tekanan atau paksaan menjadi tidak bernilai dan melanggar ketentuan tersebut, sehingga keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Senada dengan pertimbangan yang dinyatakan Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu Walaupun dalam BAP Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, tapi pengakuan tersebut diberikan karena Terdakwa dipukul oleh polisi yang mengawalnya pada waktu reka ulang kejadian”. Maka sudah tepat apabila Mahkamah Agung memutuskan menguatkan Putusan judex factie.

(Diyah/ICJR)

Artikel Terkait

  • 14/12/2011 SS Vs. Negara Republik Indonesia[2]
  • 30/06/2011 Fr dan Yu vs Negara Republik Indonesia[3]
  • 01/08/2011 DH Vs. Negara Republik Indonesia[4]
  • 06/07/2011 KS Alias CKK alias At vs Negara Republik Indonesia[5]
  • 29/05/2012 NH Vs. Negara Republik Indonesia[6]

Share this:

Endnotes:
  1. No 2570 K/Pid.Sus/2010: http://icjrid.files.wordpress.com/2011/08/2570_k_pid-sus_2010.pdf
  2. SS Vs. Negara Republik Indonesia: https://icjr.or.id/ss-vs-negara-republik-indonesia/
  3. Fr dan Yu vs Negara Republik Indonesia: https://icjr.or.id/fr-dan-yu-vs-negara-republik-indonesia/
  4. DH Vs. Negara Republik Indonesia: https://icjr.or.id/dh-vs-negara-republik-indonesia/
  5. KS Alias CKK alias At vs Negara Republik Indonesia: https://icjr.or.id/ks-alias-ckk-alias-atun-vs-negara-republik-indonesia/
  6. NH Vs. Negara Republik Indonesia: https://icjr.or.id/nh-vs-negara-republik-indonesia/
  7. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/mes-vs-negara-republik-indonesia/