Penyiksaan dalam Praktik Pidana Mati di Indonesia: “Satu Terlalu Banyak”

Pidana mati masih menjadi salah satu beban sejarah dan pembaruan hukum di Indonesia, meskipun sudah ada niat dari pemerintah untuk memoderasi hukum pidana Indonesia melalui pengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022, namun kritik terhadap pengaturan yang ada tetap harus dilakukan. Untuk memastikan pemahaman dan wacana terkait penghapusan pidana mati terus mengudara, ICJR sejak 2021 meluncurkan laporan tematik tahunan selain laporan data kasus tahunan. Tahun ini, ICJR mengambil tema penyiksaan, untuk menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, ternyata masih juga belum mampu untuk memastikan perlindungan hak yang cukup bagi orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati, khususnya dalam isu penyiksaan.

Temuan-temuan menarik terkait penyiksaan dalam proses peradilan hingga masalah fenomena deret tunggu yang termasuk sebagai bentuk penyiksaan masih menjadi catatan dalam praktik pidana mati di Indonesia. Pada aspek hak atas fair trial juga belum terlihat adanya pemenuhan hak atas fair trial pada standar yang lebih tinggi dibanding kasus pidana lainnya sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen HAM internasional.

Pada waktu yang sama, Indonesia telah mengesahkan KUHP baru pada 6 Desember 2022 yang akan efektif berlaku 3 tahun lagi. Dalam KUHP terbaru ini telah ada moderasi terkait pidana mati, seperti adanya masa percobaan dan peluang komutasi langsung pidana mati menjadi pidana jenis lainnya dan adanya kriminalisasi khusus bagi tindakan penyiksaan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, seperti isu fenomena deret tunggu dan tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum masih belum menjadi target yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, rancangan perubahan KUHAP masih juga belum dibahas oleh Pemerintah Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang berkontribusi pada laporan ini, kami juga berterima kasih kepada para peneliti ICJR yang sudah berhasil menyelesaikan laporan ini. Terakhir kami mempersembahkan penelitian ini kepada para aktivis anti hukuman mati yang tidak pernah berhenti berjuang, kita akan mencapai kemenangan pada waktunya, karena kita tidak sendiri.

Klik untuk akses dokumennya.

 

 

 



Related Articles

Jo v. Negara Republik Indonesia

Perkara ini berawal ketika Terdakwa Jo (42 tahun) yang merupakan Pemimpin Redaksi Harian Telegraf yang terbit di daerah Sulawesi Utara

Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015

Diskursus tentang kriminalisasi di Indonesia hampir tidak pernah menyentuh isu legitimasi dan justru mulai kehilangan arah untuk menyusun langkah-langkah yang

Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh

Verified by MonsterInsights