Pembahasan R KUHP Masih menunggu Inisiatif Panja Komisi III

ICJR & Aliansi Nasional Reformasi KUHP: “Panja R KUHP Komisi III Sebaiknya Menindaklanjuti Hasil Pembahasan BUKU I KUHP kepada Para Pembaca Ahli

Sepanjang Mei dan Juni 2016, praktis tidak ada pembahasan R KUHP di Panja Komisi III DPR. kesibukan terkait pembahasan RUU terorisme dan RUU Lainnya, telah menyita waktu pembahasan R KUHP. Berdasarkan Monitoring ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, praktis pembahasan R KUHP terakhir adalah dalam Konsinyering pada 25-28 April 2016 di hotek Santika Jakarta, yang menghasilkan beberapa kesepakatan baru dalam Bagian I dari Buku I R KUHP dan rencana tindak lanjut terkait bagian II dari Buku I R KUHP, praktis pasca reses pada 16 Mei 2016, tidak ada lagi rapat panja KUHP di Komisi III DPR.

Pasal-pasal yang masih belum berhasil mencapai kesepakatan :

  • Pasal 53 dan 54 ini belum dapat persetujuan dari Tim Panja
  • Pasal 58-61 (perubahan atau penyesuaian pidana) Tim Panja melakukan Pending

Pasal yang belum di bahas:

  • Pasal 139-159 Pemerintah diminta memformulasikan kembali
  • Pasal seterusnya akan di bahas pasca reses

Sumber: Monitoring ICJR dan Aliansi Reformasi KUHP

Pada pembahasan terakhir Panja Komisi III tersebut, mayoritas pembahasan telah menghasilkan kesepakatan di Panja. Namun masih ada beberapa pasal yang di tunda. Dalam rapat tersebut juga telah di susun rencana-rencana baru terkait hasil pembahasan Buku I R KUHP. Rencana tersebut pada pokoknya yakni Pertama, hasil selama pembahasan akan di selesaikan oleh Tim perumus dan Tim sinkronisasi yang akan di bentuk oleh Panja Komisi III, tim kecil akan tetap bekerja untuk menyisir mana pasal-pasal yang telah disepakati dan yang dibuang. Kedua Pemerintah diminta merumuskan dan menyisir kembali selama masa reses termasuk memformulasikan kembali beberapa pasal.

Pasca reses, Rapat R KUHP justru dilakukan oleh Tim Internal pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan rapat koordinasi Tim pemerintah dengan Tenaga Ahli DPR pada 13-15 Juni 2016 di Hotel Santika. Rapat ini dilakukan untuk menggodok hasil pembahasan Buku I R KUHP. Berdasarkan hasil Rapat Panja terakhir. pemerintah masih ditugaskan untuk meniyisir kembali beberapa pasal yang telah dirumuskan, dan mengformulasikan ulang beberapa pasal misalnya Pasal 53 dan 54, Pasal 58-61, dan Pasal 139-159 Buku I KUHP.

ICJR dan Aliansi Nasional R KUHP mendorong agar pembahasan Buku I tetap segera dilanjutkan, karena beberapa pasal masih membutuhkan kesepakatan dan pendalaman dari pemerintah dan keputusan pleno oleh Komisi III. Beberapa pasal krusial yang masih mengantung terutama mengenai masalah tanggung jawab koporasi (Pasal 53 dan 54 ini belum dapat persetujuan dari Tim Panja) lalu Masalah Pasal 58-61 (perubahan atau penyesuaian pidana) yang menurut ICJR dan Aliansi masih harus dirumuskan ulang, disepakati dan diplenokan oleh Panja Komisi III.

ICJR dan Aliansi juga mendorong agar Komisi III juga memberikan waktu bagi para pakar ahli hukum pidana nasional lainnya untuk membaca ulang hasil pembahasan sementara Buku I, terutama di bagian I dan bagian II yang telah disepakati sebelum Pleno Panja Komisi III. Pembacaan Ulang ini sangat krusial untuk melihat kembali naskah Buku I KUHP terutama untuk memperhatikan kembali rumusan-rumusan baru dan beberapa materi krusial yang tidak kurang tepat atau mungkin lolos dari pembahasan Buku I KUHP.



Related Articles

Siaran Pers Bersama: 10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-10 (sepuluh) terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan harapan masyarakat dalam memberikan

ICJR Minta Presiden Abaikan Saran Tim Perumus untuk Percepat Pembahasan R KUHP

ICJR ingatkan adanya ketentuan masa transisi 2 tahun tidak menjamin tersedianya infrastruktur penunjang R KUHP Pada 7 Maret 2018, Presiden

Dari Penghinaan Pemerintah sampai dengan Santet: Pasal-Pasal Krusial Hasil Pembahasan R KUHP

Update pembahasan R KUHP Tanggal 17 November 2016 Pada 17 November 2016 minggu lalu di Ruang rapat Komisi III, Tim