PT DP Vs. LSS

Kasus Posisi

Perkara ini bermula dari jual beli yang diikat oleh perjanjian pengikatan jual beli kios di Gedung yang berada di kawasan Mangga Dua antara Penggugat dan Tergugat. Setelah perjanjian itu disepakati, Tergugat merasa bahwa Penggugat telah melakukan penipuan kepada Tergugat. Dan karena itu Tergugat bersama – sama dengan beberapa orang lainnya telah melakukan penghinaan melalui surat yang ditujukan kepada Pengurus PPRS dimana pada poin 5 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan karena status HGB bukanlah HGB murni namun HGB diatas HPL, dan status ini baru diketahui oleh Tergugat. Tergugat juga membuat laporan polisi tertanggal 15 November 2006 dimana menurut Penggugat isinya adalah tuduhan yang bersifat mencemarkan nama baik Penggugat. Laporan Polisi dari Tergugat tersebut kemudian dihentikan penyidikannya oleh Polisi

Dasar Gugatan

1365 KUHPerdata, 1372 KUHPerdata

Pertimbangan MA, Putusan MA No 941 K/PDT/2010[1]

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, tindakan melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang adanya dugaan penipuan yang menimpa diri Tergugat dan para pemilik kios di Gedung ITC Mangga Dua adalah perbuatan legal dan bukan perbuatan melawan hukum

Endnotes:
  1. Putusan MA No 941 K/PDT/2010: http://icjrid.files.wordpress.com/2012/06/941_k_pdt_2010.pdf

Related Posts

  • 15 for Justice
  • Advokasi RUU
  • Alert
  • Dokumen Hukum
  • English
  • ICLU
  • Law Strip
  • Media Center
  • Mitra Reformasi
  • Publikasi
  • Special Project
  • Uncategorized
    •   Back
    • Reformasi Defamasi
    • #diktum
    • Anotasi Putusan
    • Penyiksaan
    • Strategic Litigation
    • RKUHAP
    • Putusan Penting
    • advokasi RUU
    • Advokasi RUU
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    • Weekly Updates
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Kabar ICJR
    • ICJR di Media
    •   Back
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Peraturan
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Weekly Updates
Load More

End of Content.

Copyright © 2024 Gogoho Indonesia | Powered by Gogoho Indonesia

Scroll to Top