MENELISIK PASAL BERITA BOHONG DALAM PASAL 14 DAN 15 UU NO. 1 TAHUN 1946 SERTA REVISI KEDUA UU ITE

MENELISIK PASAL BERITA BOHONG DALAM PASAL 14 DAN 15 UU NO. 1 TAHUN 1946 SERTA REVISI KEDUA UU ITE

Masuknya Pasal Berita Bohong ke dalam Draft Revisi Kedua UU ITE versi 12 Juli 2023 menambah permasalahan baru dalam daftar permasalahan substansi dan proses pembahasan revisi kedua UU ITE. Indonesia sudah memiliki pasal pidana berita bohong dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan undang-undang ini akan dicabut saat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku pada 2026 mendatang. Sebelum 2026, pasal-pasal dalam UU Peraturan Pidana ini masih berlaku. Ini berarti apabila revisi UU ITE yang memuat pasal berita bohong disahkan sebelum 2026, akan terjadi duplikasi pasal.

Kertas kebijakan ini berisi pembahasan singkat tentang permasalahan rumusan Pasal 14 dan 15 UU dan rekomendasi terkait pengaturan pasal berita bohong dalam revisi kedua UU ITE. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE agar UU ITE sejalan dengan prinsip HAM dan demokrasi.

 

Unduh brief di sini


Tags assigned to this article:
Pasal Berita Bohonguu ite

Related Articles

Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP di DPR: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mengingatkan 4 Syarat Pembahasan RKUHP harus diperhatikan

Pada Senin, 3 Desember 2018 Menteri Hukum dan HAM menyatakan menunda pembahasan RKUHP bersama dengan DPR sampai dengan selesainya pemilu

Penempatan Tersangka Berekspresi Gender Perempuan di Sel Laki-laki: Beresiko Tinggi dan Tidak Manusiawi!

Dalam informasi yang dihimpun ICJR, pada 21 November 2020, pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada M seorang publik figur yang memiliki

Penodaan Agama dengan Tafsir Diskriminatif Menyerang Kelompok Rentan dan Harus Segera Dihapuskan

Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana

Verified by MonsterInsights