![Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/elementor/thumbs/httpbit.lykonferensiRJ-2-pzixhnbsoj751rw8k42ar776epyihgah99xjk7kp4c.png)
Bersama dengan Infid, selama bulan Juli – Agustus 2022, ICJR menyusun penelitian menjahit antara substansi hukum…
Bersama dengan Infid, selama bulan Juli – Agustus 2022, ICJR menyusun penelitian menjahit antara substansi hukum…
Pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan…
Under the criminal justice system in Indonesia so far, the terms “legal evidence” and “confiscated objects”…
Sepanjang 2021-2022, agenda revisi KUHP dan UU ITE menjadi salah satu agenda pembaruan hukum yang digaungkan.…
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini selain mengenal istilah alat bukti juga dikenal istilah…
Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 hingga 2024 dalam lampiran Peraturan Presiden…
Salah satu masalah mendasar yang kerap ditemui dalam praktik peradilan pidana adalah pelaksanaan upaya paksa oleh…
Improperly obtained confessions and admissions during police questioning can be very problematic for the legitimacy and…