Untuk mendapatkan draft RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, silakan klik di bawah ini:
20/10/2022
Salah satu masalah mendasar yang kerap ditemui dalam praktik peradilan pidana adalah pelaksanaan upaya paksa oleh...
RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana
- -10/05/2023
Related Posts
- 15 for Justice
- Advokasi RUU
- Dokumen Hukum
- English
- ICLU
- Kegiatan
- Law Strip
- Media Center
- Mitra Reformasi
- Pengadaan
- Publikasi
- Rilis Pers
- Special Project
- Back
- Reformasi Defamasi
- #diktum
- Anotasi Putusan
- Penyiksaan
- Strategic Litigation
- RKUHAP
- Putusan Penting
- advokasi RUU
- Advokasi RUU
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Weekly Updates
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Kabar ICJR
- ICJR di Media
- Back
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Peraturan
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Weekly Updates
02/11/2016
This report was prepared by a number of civil society organisations in Indonesia, namely, CIVICUS, Legal...
17/09/2015
Model Kodifikasi Parsial sudah di tetapkan dalam Pasal 218 R KUHP 2015, pemerintah seharusnya tidak memaksakan...