Tag "Aliansi Nasional Reformasi KUHP"
Back to homepageMasa Sidang V DPR, Jangan Buru-buru Sahkan RKUHP: 3 Tuntutan untuk Proses Pembahasan RKUHP!
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut agar pemerintah dan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan secara sepihak RKUHP pada masa sidang V 2018/2019 yang rencananya mulai berlangsung 8 Mei 2019. Hal ini disebabkan RKUHP masih banyak memiliki permasalahan yang belum terselesaikan. Seperti
Read MoreAliansi Nasional Reformasi KUHP Ingatkan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang soal Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR untuk terus menagih penjelasan dari pemerintah soal kompilasi hukum adat mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa menjadi pengecualian asas legalitas sebagaimana disebut dalam RKUHP. Rancangan KUHP (RKUHP)
Read MoreMengawal Pasal-Pasal Krusial Dalam RKUHP 2015
RKUHP 2015 memiliki jumlah pasalnya yang sangat besar terdiri dari 768 pasal, dan 32 pengelompokan jenis tindak pidana dengan total dengan 554 tindak pidana. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut, masih ditemukan pengaturan ketentuan umum dan tindak pidana yang berpotensi menimbulkan banyak perdebatan yang
Read MoreAliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Usulan Hidupkan Pasal Yang Tidak Konstitusional dalam R KUHP
Tidak hanya pasal penghinaan Presiden yang bermasalah akan tetapi ada 5 ketentuan dalam R KUHP yang sejatinya Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Rencana Pemerintah untuk menghidupkan kembali beberapa ketentuan dalam (Pasal 134, 136 bis, 137, 154, dan
Read MoreImplikasi Umum atas Model Kodifikasi dalam R KUHP 2015
Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik sebab RKUHP merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia. Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan
Read MoreErma: DPR Berkomitmen untuk Membahas R KUHP Selama Dua Tahun
Kamis 25 Juni 2015, Aliansi Nasional Rerformasi KUHP (Aliansi KUHP) melakukan audiensi dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Audiensi yang berjalan selama 1 jam ini dihadiri oleh Erma Suryani Ranik, S.H., Anggota Komisi III DPR RI Fraksi
Read MorePresiden Keluarkan Surpres Rancangan KUHP 2015
Pada 5 Juni 2015, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani dan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan Rancangan KUHP (R KUHP) 2015 di DPR. Secara resmi pula pemerintah akan menyerahkan naskah RUU kepada DPR RI. Menanggapi hal tersebut kami
Read MoreFakta-Fakta Sederhana tentang Rancangan KUHP 2015
Rancangan KUHP (R KUHP) tahun 2015 merupakan rancangan yang dimutahirkan dari rancangan sebelumnya (2013) . Perubahan yang terpenting hanya berkaitan dengan posisi tindak pidana Korupsi R KUHP 2015 bentuknya berupa kodifikasi atau Kitab, dimana seluruh tindak pidana yang tersebar diluar
Read MoreLima Tantangan Dalam Pembahasan Rancangan KUHP 2015 di DPR
Akhirnya, pada 30 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) akan segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan. Pernyataan dari
Read MorePemerintah Belum Juga Kirim Rancangan KUHP ke DPR, Pembahasan Dipastikan Molor
Rancangan KUHP (R KUHP) masuk sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015. Di Tahun-tahun sebelumnya, R KUHP juga masuk dalam prolegnas, namun sampai dengan hari ini, pembahasannya tidak pernah membuahkan hasil yang signifikan. Pada Januari 2015, Pemerintahan Presiden
Read More