Tag "HIV/AIDS"

Back to homepage

Menguji Pemahaman Paslon Soal Pendekatan Kesehatan Dalam Penanggulangan Narkotika dan HIV/Aids

Indonesia masih tergolong gagal dalam komitmen pendektan kesehatan soal Narkotika dan HIV/Aids, Kriminalisasi masih mewarnai kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini. Padahal pelayanan kesehatan yang terjamin untuk semua warga negara tidak akan tercapai tanpa menghapuskan kebijakan hukum yang berbasis stigma,

Read More

Peringatan Hari Tanpa Diskriminasi: Kriminalisasi Terhadap Perilaku Beresiko Populasi Kunci HIV/AIDS adalah Bentuk Diskriminasi

Satu Maret diperingati sebagai Zero Discrmination Day yang dicetuskan oleh Program PBB untuk Gerakan Global tekait HIV/AIDS (UNAIDS) pada 2014 lalu, untuk mengkampanyekan anti diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS telah diserukan bahwa negara-negara di dunia harus berusaha untuk

Read More

ICJR Kritik Pernyataan Komnas HAM tentang Pelarangan LGBT Tidak Melanggar HAM  

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional maupun UUD 1945 menyatakan bahwa pembedaan pengaturan terhadap LGBT merupakan tindakan diskriminatif, pengaturan pelarangan LGBT juga bukan merupakan tindakan affirmative action yang diperbolehkan. Hal ini memperlihatkan bahwa Komnas HAM yang bertanggungjawab atas pengawasan kebijakan tentang

Read More

Kasus Tiga Anak dengan HIV: ICJR Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal Kriminalisasi Alat Kontrasepsi

Pemerintah dan DPR masih acuh dengan fenomena HIV/AIDS di Indonesia. Dalam Naskah RKUHP terakhir (Versi 9 Juli 2018) yang memuat rekomendasi pemerintah, kriminalisasi terkait promosi, penyebaran dan mempertunjukkan alat kontrasepsi seperti kondom masih ada yaitu dalam Pasal 443. Padahal seharusnya

Read More

Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas

Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP,  Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan  Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan

Read More