Tag "hukum acara pidana"

Back to homepage

ICJR Apresiasi Kemenkumham, Namun Pelepasan 30.000 Napi Belum Cukup

Menteri Hukum dan HAM memutuskan untuk mendorong program asimilasi dan integrasi sebagai upaya untuk mengeluarkan Narapidana dan Anak dari Rutan/Lapas. ICJR mengapresiasi langkah tersebut, namun hal ini belum cukup. Langkah ini belum dapat secara siginifikan mengurangi jumlah penghuni Rutan/Lapas. Presiden

Read More

Rekomendasi ICJR untuk Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan/Lapas

Dalam mendorong upaya Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yang hingga 28 Maret 2020 telah memakan korban jiwa sebanyak 102 orang dengan jumlah pasien positif sebanyak 1.155, pemegang kepentingan di dalam sistem peradilan pidana harus mampu menanggapi kondisi ini

Read More

Bersama Mencegah Covid-19, Majelis Hakim Harus Maksimalkan Penggunaan Hukuman Non-Pemenjaraan

Di tengah upaya pencegahan pandemi COVID-19, majelis hakim dituntut untuk lebih banyak menggunakan opsi alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Upaya ini dapat membantu mengurangi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Rutan/Lapas yang sudah mengalami overcrowding dan mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19 di

Read More

Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia

In the Indonesian context, the design and implementation of criminal law is very closely related to prison sentence. In the public as well as legal academic discourses, prison sentence is always linked to deterring – primarily – criminal offenders. Prison

Read More

ICJR Kritik Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan Tanpa Izin Ketua Pengadilan

Sekedar melarang tanpa mewajibkan setiap pengadilan mengeluarkan materi terkait dengan persidangan, maka dalam pandangan ICJR hal ini adalah bentuk kesewenang wenangan dari Mahkamah Agung. Baru – baru ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menerima dokumen Surat Edaran Direktur Jenderal

Read More

2 Peraturan Pelaksana UU Terorisme Belum Selesai, ICJR Ingatkan DPR dan Pemerintah Untuk Segera Menyelesaikannya!

Hampir 2 tahun sejak UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan, namun baru 1 buah peraturan pelaksana yang selesai disusun oleh Pemerintah. ICJR mengingatkan bahwa masih terdapat 2

Read More

ICJR: Sebagai Negara Hukum, Pemerintah Harus Punya Opsi Lain Soal WNI Simpatisan ISIS

Pemerintah harus mengkaji, mengklasifikasi, menelusuri rekam jejak masing-masing orang dan kebijakan yang diambil pun sifatnya tidak bisa generalisir. Dalam simpatisan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak yang umumnya hanya korban, baik korban propaganda ISIS maupun korban relasi kuasa yang timpang di

Read More

Pembongkaran Kasus Prostitusi Online di Padang: Metode Penjebakan Melanggar Ketentuan Hukum Acara Pidana

Minggu, 26 Januari 2020, publik kembali digemparkan dengan kasus penggerebekan pekerja seks yang dilakukan oleh tim Ditreskrimsus Polda Sumbar bersama dengan anggota DPR RI Andre Rosiade. Sejumlah kanal berita online menyebutkan bahwa penggerebakan ini dilakukan setelah Andre Rosiade melakukan penjebakan

Read More

Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya

Read More

A Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019

The pathway to the abolition of the death penalty found a way in the 2015 Draft Bill, which stipulates that death penalty as a punishment in a special manner shall be applied alternatively in court sentencing. The 2015 Draft Bill

Read More