ICJR | hukum

Tag "hukum"

RKUHP Diusulkan Keluar dari Prolegnas 2021: Lima Catatan Untuk RKUHP yang Tidak Boleh dilupakan Pemerintah dan DPR

24/11/2020

Sekalipun RKUHP tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021, perkembangan pembahasan yang pernah dilakukan harus tetap dilaporkan ke publik, methode perubahan KUHP juga harus dipertimbangkan ulang agar lebih realistis, Pemerintah harus mempertimbangkan kembali ide penyusunan peta jalan (roadmap) reformasi kebijakan hukum

Sengketa Pers Bukan Tindak Pidana: ICJR Mengirimkan Amicus Curiae Kasus Diananta di PN Kotabaru

13/07/2020

Senin, 13 Juli 2020 ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) terhadap perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB atas nama Terdakwa Diananta Putra Sumedi di Pengadilan Negeri Kotabaru. ICJR dalam Amicus Curiae ini menyampaikan bahwa perkara Diananta Putra Sumedi yang sedang diperiksa ini bukanlah

Presiden Perlu Perhitungkan Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

22/10/2019

Dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menitikberatkan pada langkah-langkah teknis pertumbuhan ekonomi namun sama sekali tidak menyinggung masalah reformasi hukum yang berbasis pada perlindungan HAM. ICJR menilai Presiden sepertinya lupa untuk memperhitungkan

Debat Capres Tidak Menjawab Permasalahan Hukum dan HAM di Indonesia

18/01/2019

ICJR menilai bahwa dalam debat pertama yang bertajuk HAM, Korupsi, dan Terorisme, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan reformasi kebijakan pidana. Kamis, 17 Januari 2019 kedua

4 Tahun Cita IV, Masih Sebatas Cita-Cita: Catatan ICJR terhadap Implementasi Poin ke-4 Nawacita

20/10/2018

20 Oktober 2018 menjadi momentum penanda bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menahkodai Negara Republik Indonesia selama 4 (empat) tahun. Fokus kerja pembangunan infrastruktur cukup masif dilakukan, namun di sisi lain, terdapat juga reformasi kebijakan hukum yang tidak dapat dipisahkan

7 Hal yang Terlupakan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

16/08/2018

Dalam catatan ICJR ada beberapa isu yang seharusnya disebutkan oleh presiden untuk menunjukkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam Nawacita berupa memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, reformasi penegakan hukum, tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja, revolusi mental. 16 Agustus

Pamflet Cinta Buat Supi

02/03/2018

Hari pertama di 2018 merupakan hari yang tidak akan kami lupakan bersama. Hari itu, di saat sebagian dari kita masih mencoba memaknai 2018 dengan harapan-harapan baru, seorang sahabat meninggalkan kita untuk selamanya. Supriyadi Widodo Eddyono, atau kerap kita panggil dengan

Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat, Pasca 3 Tahun Pengesahan

22/10/2017

Latar Belakang. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta, sebagai bentuk jaminan terhadap perlindungan nilai-nilai pluralisme yang ada pada masing-masing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur

Penanganan dan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika dalam Revisi UU Narkotika

22/02/2017

Sejarah panjang penanganan narkotika di Amerika Serikat, negara tersebut telah mengalami momen pada kondisi terburuk penanganan pengguna dan pecandu narkotika. Pada titik terburuk itu, Amerika Serikat mulai mengoreksi banyak kebijakan untuk mengurangi dampak buruk peradilan pidana pada pengguna dan pecandu

Praktek Hukuman Cambuk di Aceh Meningkat, Evaluasi atas Qanun Jinayat Harus Dilakukan Pemerintah

06/02/2017

“Praktek hukuman cambuk di Aceh akan terus meningkat sejak Qanun Jinayat di gunakan sejak tahun 2015. Sepanjang 2016, ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh” Pada 2 Februari 2017 lalu , tiga warga Aceh dicambuk

1 2 3 4

Tag "hukum"

Loading, Please Wait!