ICJR | kebebasan berekspresi

Tag "kebebasan berekspresi"

Kritik ICJR atas Penangkapan Warga Wadas yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian

09/02/2022

Sebagaimana diketahui dari pemberitaan yang beredar, Polisi melakukan penangkapan dan pengepungan terhadap beberapa warga masyarakat Desa Wadas pada saat melakukan aksi damai penolakan penambangan batu andesit di daerah mereka. Penangkapan terjadi saat dilakukan pengukuran lahan yang rencananya akan ditambang untuk

[Rilis Koalisi Serius] Koalisi Desak Transparansi Proses dan Partisipasi Publik Secara Kolaboratif Dalam Menyusun Revisi UU ITE

11/06/2021

Polemik UU ITE belum selesai. Setelah sebelumnya dipastikan tidak akan dicabut, kini pemerintah berambisi merevisinya. Ini akan jadi jilid ketiga perubahan UU ITE dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun terakhir. Seakan enggan belajar dari serangkaian penolakan publik, wacana revisi

[Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Rancangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi

10/06/2021

Pada 25 Oktober 2020 lalu, hasil Survei Indikator Politik Indonesia kepada 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan 36% responden menyatakan Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis, 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang juga dilaporkan

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

22/03/2021

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

ICJR, LBH Pers, dan IJRS Tunggu Langkah Konkret Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE dan KUHAP serta Berikan Jaminan Perlindungan Jurnalis Seutuhnya

09/02/2021

Senin, 08 Februari 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam memberikan atau menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah serta adanya peningkatan perbaikan pelayanan publik. Hal tersebut beliau sampaikan saat memberikan pidato dalam rangka peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman

PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS DAN KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi

09/02/2021

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah titik penting ketika ingin membicarakan mengenai jaminan maupun perkembangan pers di Indonesia sejak reformasi 1998. Dengan berkembangnya internet dan ruang digital yang semakin luas penggunaannya, peran pers tidak bisa dipungkiri menjadi semakin

Maklumat Kapolri Melanggar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi

02/01/2021

[Siaran Pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil] Menindaklanjuti keluarnya SKB 8 Menteri/Kepala Lembaga/Badan tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Kepala Kepolisian RI (Kapolri) telah mengeluarkan Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan

ICJR Kirimkan Amicus Curiae untuk Perkara I Gede Aryastina alias Jerinx

18/11/2020

Rabu, 18 November 2019, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Denpasar atas Perkara Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. Dalam kasus Jerinx hakim perlu sangat hati-hati dalam memutus, IDI yang dikritik dan ditanya oleh Jerinx adalah organisasi

Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka

07/04/2020

Pandemi Covid-19 malah dijadikan momen oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berpendapat warga negara secara eksesif melalui penjeratan pasal-pasal UU ITE dan KUHP. ICJR secara tegas mengecam tindakan tersebut dan meminta kepolisian agar segera menghentikan segala proses hukum terhadap

ICJR dan LBH Pers : Kasus Robertus Robet Adalah Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi

07/03/2019

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk

1 2 3 4

Tag "kebebasan berekspresi"

Loading, Please Wait!