Tag "kebebasan berekspresi"

Back to homepage

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

Read More

ICJR, LBH Pers, dan IJRS Tunggu Langkah Konkret Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE dan KUHAP serta Berikan Jaminan Perlindungan Jurnalis Seutuhnya

Senin, 08 Februari 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam memberikan atau menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah serta adanya peningkatan perbaikan pelayanan publik. Hal tersebut beliau sampaikan saat memberikan pidato dalam rangka peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman

Read More

PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS DAN KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah titik penting ketika ingin membicarakan mengenai jaminan maupun perkembangan pers di Indonesia sejak reformasi 1998. Dengan berkembangnya internet dan ruang digital yang semakin luas penggunaannya, peran pers tidak bisa dipungkiri menjadi semakin

Read More

Maklumat Kapolri Melanggar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi

[Siaran Pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil] Menindaklanjuti keluarnya SKB 8 Menteri/Kepala Lembaga/Badan tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Kepala Kepolisian RI (Kapolri) telah mengeluarkan Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae untuk Perkara I Gede Aryastina alias Jerinx

Rabu, 18 November 2019, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Denpasar atas Perkara Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. Dalam kasus Jerinx hakim perlu sangat hati-hati dalam memutus, IDI yang dikritik dan ditanya oleh Jerinx adalah organisasi

Read More

Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka

Pandemi Covid-19 malah dijadikan momen oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berpendapat warga negara secara eksesif melalui penjeratan pasal-pasal UU ITE dan KUHP. ICJR secara tegas mengecam tindakan tersebut dan meminta kepolisian agar segera menghentikan segala proses hukum terhadap

Read More

ICJR dan LBH Pers : Kasus Robertus Robet Adalah Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi

Yang lebih fatal adalah karena baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat, pejabat pemerintah ataupun lembaga negara tidak masuk

Read More

Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman

Reformasi 1998 ialah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan hukum Indonesia kini telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan ini merupakan salah satu capaian yang menjadi kesuksesan kisah gerakan Reformasi. Negara pasca-Orde Baru diharapkan akan bersikap lebih positif terhadap

Read More

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi dalam R KUHP 2017

Tanpa disadari masih ada berbagai peraturan yang di dorong oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam RKUHP. Pembatasan tersebut dicantumkan dalam berbagai ketentuan terkait pasal-pasal pidana yang langsung menyasar warga negara. Bahkan beberapa pasal proteksi negara yang telah dicabut melalui

Read More

Potensi pengekangan Kebebasan Berekspresi Pasca Pembahasan Rancangan KUHP

Meskipun dalam beberapa ketentuan terjadi perdebatan alot, namun DPR dan Pemerintah tidak secara tegas menghapus pasal-pasal yang bermasalah tersebut, terlihat masih besarnya keinginan negara untuk mengekang hak asasi manusia. Saat ini Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan seluruh pembahasan pertama Rancangan

Read More