Tag "kebijakan hukum pidana"
Back to homepage
RKUHP Ditunda, ICJR Terus Kawal Pembahasan
Presiden Joko Widodo dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini. Lebih lanjut,
Read More
RKUHP Atur Laporan Kepala Desa untuk Kohabitasi dan Aturan Spesifik menyasar Sesama Jenis : Selamat Datang Kesewenang-wenangan!!
Pemerintah dan DPR telah mengunci draft final RKUHP pada 15 September 2019. Namun draft yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR dalam hitungan hari tersebut nyatanya malah mundur jauh ke belakang. Salah satu bukti kemunduran dari hasil negosiasi politik
Read More
ICJR Tolak Pembahasan RUU Pemasyarakatan
ICJR mengkritik tertutupnya pemerintah dalam pembentukan dan perancangan RUU ini, konsultasi dengan masyarakat sipil nyaris tidak terbuka. Dengan menguatnya konsep Restorative Justice yang menekankan pemulihan yang tidak sekedar berorientasi pada penjara, RUU ini justru masih sangat kental dengan pembinaan di
Read More
Masalah Lain Perkawinan Anak di Indonesia: RKUHP
Kamis, 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan putusan yang menyatakan ketentuan usia perkawinan perempuan yakni 16 tahun inkonstitusional dan meminta Pemerintah bersama DPR untuk segera mengubah ketentuan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Putusan ini patut diapresiasi, sebab akhirnya
Read More
Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP di DPR: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mengingatkan 4 Syarat Pembahasan RKUHP harus diperhatikan
Pada Senin, 3 Desember 2018 Menteri Hukum dan HAM menyatakan menunda pembahasan RKUHP bersama dengan DPR sampai dengan selesainya pemilu 2019 mendatang. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan kuorum anggota DPR yang tidak tercapai ditengah masuknya masa kampanye untuk
Read More
ICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh
Tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum di Aceh Kapolri Harus Segera Mengevaluasi Kinerja Kapolres Aceh Utara dan Kapolda Aceh Karena Lalai Mejalankan Tugasnya. Pada hari Minggu, 28 Januari 2018 terdapat setidaknya 12 waria ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara dan
Read MorePeluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia
Siaran Pers: Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia Setelah 1998, Indonesia melakukan beragam reformasi kebijakan hukum dalam bidang HAM. Disamping UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Negara melalui sistem hukumnya juga
Read More