RKUHP Ditunda, ICJR Terus Kawal Pembahasan

Presiden Joko Widodo dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo memohon agar DPR dapat mengambil sikap yang sama dengan Pemerintah berkaitan dengan penundaan pengesehan ini. Di dalam pidatonya Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar Menteri Hukum dan HAM menerima masukan dari seluruh pihak dalam pembahasan RKUHP di periode selanjutnya.

Atas sikap Presiden Joko Widodo tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini. Langkah ini, menurut ICJR, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draft RKUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki.

Terhadap hal tersebut, ICJR mendorong Presiden untuk segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat: akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil. Keberadaan Komite tersebut, penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat di dalam Pemerintahan ini supaya selalu sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi konstitusional dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut http://icjr.or.id/15untukkeadilan

 



Related Articles

ICJR Ingatkan Kembali Urgensi Pembahasan RKUHP, RKUHAP dan Revisi UU Narkotika

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi

Indonesia: Time to establish a moratorium on executions and review all death penalty cases as first steps towards abolition

Joint Public Statement of Amnesty International, ELSAM (Institute for Policy Research and Advocacy), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute

ICJR : Hampir 4 Tahun Diabaikan, Pemerintahan Jokowi Harus Percepat Pengaturan Perampasan Aset

“Perampasan dan pengelolaan aset kejahatan dapat berkontribusi bagi sumber keuangan negara” Beberapa saat lalu, beberapa media memberitakan dugaan pencurian aset