Tag "Korupsi"
Back to homepagePolri Anti Pemberantasan Korupsi: Segera Pecat Napoleon Bonaparte!
Instruksi Presiden Joko Widodo pada bulan Februari silam kepada jajaran aparat penegak hukum agar tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, rasanya tidak diindahkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia. Betapa tidak, komitmen anti korupsi korps bhayangkara tersebut layak dipertanyakan menyusul keputusan
Read MoreDalam Upaya Mendukung Jaksa Agung, ICJR Ingatkan Bahaya Kontraproduktif Wacana Pidana Mati dalam Kasus Minyak Goreng
Kejaksaan Agung kembali mewacanakan penuntutan pidana mati untuk kasus tipikor. Sebelumnya, sikap yang sama dari pihak Pemerintah maupun aktor penegak hukum lainnya juga sempat dinyatakan untuk kasus korupsi dana bansos yang dilakukan saat pandemi. Kali ini, wacana pidana mati akan
Read MoreMK Cabut Kewenangan Dewas KPK: Sudah Saatnya KUHAP Direvisi Untuk Memperkuat Akuntabilitas Sistem Peradilan Pidana
Kewenangan pemberian ijin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK melalui revisi UU KPK pada 2019 akhirnya dicabut oleh MK. ICJR memandang langkah ini sudah tepat diambil oleh MK untuk mengklarifikasi kedudukan Dewan KPK yang tidak
Read MoreHentikan Narasi Populis Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi
ICJR sangat menentang keras wacana KPK ataupun aktor Pemerintah lainnya untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai solusi pemberantasan korupsi terlebih pada masa pandemi ini. ICJR merekomendasikan langkah yang lebih tepat diambil oleh Pemerintah yaitu fokus pada visi pemberantasan korupsi dengan memperbaiki
Read More[Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Tuntaskan Kasus Korupsi Nurhadi! Mahkamah Agung Harus Mendukung dan Kooperatif Terhadap Pemeriksaan yang Dilakukan KPK
Setelah menjadi buronan berbulan-bulan, akhirnya mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, Nurhadi ditangkap KPK. Penangkapan ini tentu saja tidak hanya penting bagi penegakan hukum, lebih dari itu, penengakapan ini harus menjadi pintu masuk dalam melakukan upaya bersih-bersih di tubuh peradilan. KPK
Read MoreHukuman Mati untuk Kasus Tipikor: Hati-Hati Salah Arah Kebijakan
ICJR mengingatkan Presiden agar berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi. Penggunaan hukuman yang keras selama ini tidak pernah menunjukkan hasil yang diharapkan. ICJR memandang bahwa pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan
Read MoreTindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP Masih Menyisakan Masalah, RKUHP Jangan Buru-Buru Disahkan
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas RKUHP yang merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan penyesuaian norma, asas, dan pengaturan hukum pidana terhadap teori dan praktik hukum pidana dengan semangat dekolonisasi, demokratisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Salah satu isu
Read MoreReformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas
Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan
Read MorePersoalan Penanganan Korupsi Masih Jadi Masalah, RKUHP Masih Harus Dibahas Terbuka
Pembahasan RKUHP masih berlanjut, salah satu isu paling menarik dan menuai sorotan publik adalah terkait isu masuknya tindak pidana korupsi dalam RKUHP. ICJR dan Mappi FH UI menganggap bahwa semangat pemberantasan korupsi harus dilihat secara komprehensif dan holistik. Persoalan itu
Read MoreTolak Remisi untuk Koruptor
Siaran Pers bersama ICJR, ICW, PBHI Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan pengujian UU yang melonggarkan syarat pemberian remisi napi Korupsi Sejumlah terpidana kasus korupsi sedang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pengujian Pasal 14 ayat (1) UU
Read More