Tag "overcrowding"
Back to homepageJKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkotika: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkotika Beban Lapas Akan Hilang 40%
Terobosan tersebut adalah dekriminalisasi penggunaan narkotika, mengatasi overcrowding, merangkul pengguna narkotika, jangka panjang, menghadirkan pendidikan jujur tentang narkotika dan mencegah penggunaan narkotika secara berbahaya. Senin, 11 September 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait dengan pemberantasan dan penanganan
Read MoreHarus Ada Solusi Bersama Institusi dan Lembaga Negara Terhadap Kondisi Lapas
Rabu, 8 September 2021 dini hari terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten. Kebakaran ini memakan korban jiwa setidak 40 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menurut keterangan Dirjen PAS, kebakaran terjadi pada pukul 1:50 WIB di
Read MoreDarurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas
Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021, namun bentuk aturan resmi
Read More[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali: Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas
Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan dalam RKUHP untuk Pengarusutamaan Restorative Justice, dan Reformasi Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Lagi-lagi kondisi buruk dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terungkap. Kali ini dibeberkan oleh
Read MoreMasalah Pemasyarakatan: Solusinya Tidak Hanya dari Pemasyarakatan
Senin, 4 Mei 2020, Menteri Hukum dan HAM RI melantik Direktur Jenderal Pemasyarakatan baru, Irjen Reynhard, untuk menggantikan posisi Sri Puguh Budi Utami. ICJR menyampaikan selamat bertugas kepada Irjen Reynhard, dan mengingatkan terdapat beberapa pekerjaan rumah (PR) Pemasyarakatan, solusinya jelas
Read MoreMencari Solusi Penjara Penuh: Saatnya Optimalisasi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan
Pemerintah dan DPR harus dapat menghadirkan kebijakan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan untuk dapat mengatasi permasalahan overcrowded. Solusi ini jika diterapkan secara strategis dan efektif dalam tataran pelaksanaan akan dapat mengurangi jumlah narapidana yang harus mendekam di Lapas
Read MorePemerintah Harus Segera Hadirkan Regulasi untuk Pemberian Insentif Bagi Narapidana yang Kabur karena Bencana Alam
Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyatakan pihaknya akan memberikan remisi dan memohonkan keringanan ke pengadilan terhadap narapidana di Palu dan Donggala yang kabur pada saat gempa bumi terjadi. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada regulasi yang menjadi dasar keberlakuan kebijakan ini. ICJR
Read MoreReformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas
Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan
Read MoreStrategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya
Dalam pembentukan hukum, tujuan bernegara seharusnya menjadi acuan utama yang harus dipikirkan oleh para pembentuk hukum. Dalam UUD 1945 ada empat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
Read MoreThe Case of Prison Escape is the Result of Exceeding Capacity of Correctional Institutions
According to ICJR’s record, until 20 June 2017 there were no less than 26 cases of prison escape in Indonesia’s correctional institutions. The government should make a serious evaluation of the criminal policy in Indonesia. The media report was again
Read More