Tag "penyadapan"
Back to homepageMK hapus pasal penyadapan di UU ITE
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun
Read MoreMK Batalkan Hak Sadap yang Cuma Diatur Lewat PP
DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 31 ayat 4 yang berisi ‘tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah’. Gugatan ini diajukan untuk menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk
Read MoreMK Batalkan Pasal Pengatur RPP Penyadapan
VIVAnews – Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. “Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,”
Read MoreMK Diminta Batalkan Ketentuan Penyadapan
Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan ketentuan penyadapan yang ada pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan tersebut dinilai salah kaprah, mengingat penyadapan hanya bisa diatur di dalam UU tersendiri. Pengaturannya bukan dalam bentuk
Read MoreUU ITE Diuji di MK
“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Anggara, Advokat dan Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Wahyudi Djafar,Peneliti Perkumpulan Center
Read MoreDasar Hukum Pembuatan RPP Penyadapan Diuji Ke MK
Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sepertinya harus berpikir ulang bila ingin tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Pasalnya, dasar hukum yang mengamanatkan pemerintah membuat RPP Penyadapan sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi
Read MorePolemik PP Penyadapan bersumber dari UU ITE
Jakarta – Pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan intersepsi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) harus diuji konstitusionalitasnya. “Ketentuan inilah yang menjadi nyawa hidup dari PP Penyadapan yang harus diuji konstitusionalitasnya, apakah pengaturan
Read MoreMengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia
Mencuatnya perdebatan mengenai interception of communication atau yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini setelah diperdengarkannya secara luas rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya beberapa hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam ruang persidangan juga mendapat
Read MoreTata cara penyadapan bukan diatur PP melainkan KUHAP
Jakarta – Aturan tentang tata cara penyadapan seharusnya dimasukkan dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana). Bukan Peraturan Pemerintah (PP) seperti dimaksud Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Empat organisasi masyarakat sipil, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI),
Read MoreTindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana
Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan
Read More