Tag "UU Penyadapan"

Back to homepage

Urusan Penyadapan Sebaiknya Digabungkan dalam Satu Perundangan

Jakarta – Urusan sadap-menyadap ternyata telah banyak aturan yang mengatur. Setidaknya 9 peraturan membolehkan berbagai instititusi menguping pembicaraan orang. Hanya saja, mekanisme dari 9 peraturan tersebut berbeda-beda dan membuat impilkasi yang tidak sama.

Read More

Perlu UU Khusus untuk Mengatur Penyadapan

JAKARTA–MICOM: Tiga putusan Mahkamah Konstitusi RI beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pengaturan tata cara penyadapan dalam RUU intelijen yang harus diatur dalam konstitusi. Salah satu kontroversi terkait kewenangan penyadapan (intersepsi komunikasi) yang diberikan kepada lembaga koordinasi intelijen negara (pengganti BIN)

Read More

Siaran Pers Bersama: RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan

Siaran Pers Bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) RUU Intelejen yang saat ini tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR telah menyulut kontroversi di tengah–tengah masyarakat. Salah satu kontroversi yang muncul adalah adanya

Read More

Dasar Hukum Pembuatan RPP Penyadapan Diuji Ke MK

Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sepertinya harus berpikir ulang bila ingin tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Pasalnya, dasar hukum yang mengamanatkan pemerintah membuat RPP Penyadapan sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi

Read More

Polemik PP Penyadapan bersumber dari UU ITE

Jakarta – Pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan intersepsi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) harus diuji konstitusionalitasnya. “Ketentuan inilah yang menjadi nyawa hidup dari PP Penyadapan yang harus diuji konstitusionalitasnya, apakah pengaturan

Read More

Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia

Mencuatnya perdebatan mengenai interception of communication atau yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini setelah diperdengarkannya secara luas rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya beberapa hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam ruang persidangan juga mendapat

Read More

Tata cara penyadapan bukan diatur PP melainkan KUHAP

Jakarta – Aturan tentang tata cara penyadapan seharusnya dimasukkan dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana). Bukan Peraturan Pemerintah (PP) seperti dimaksud Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Empat organisasi masyarakat sipil, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI),

Read More
Verified by MonsterInsights