Terpidana Mati Tidak Boleh Diperiksa Tanpa Pengacara

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah untuk memperketat pelaksanaan dari hukum acara pidana terkait hukuman mati.

“Para tersangka yang dikenakan ancaman pidana hukuman mati tidak boleh diperiksa tanpa kehadiran advokat,” ujar Ketua Badan Pengurus ICJR Anggara Suwahju dalam konferensi persnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (11/1/2015).

Menurut dia, negara harus memastikan bahwa terdapat standar tinggi yang harus diterapkan terhadap para tersangka yang diancam hukuman mati.

“Seperti melakukan perekaman secara visual pada saat proses pemeriksaan, tidak menahan tersangka di tempat lain selain di Rutan yang dikelola Kemenkumham,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam hal ini juga harus dipastikan tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku dalam bentuk dan kondisi apapun.

“Memastikan agar setiap bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya,” pungkasnya.

Sumber: Sindonews


Tags assigned to this article:
bantuan hukumhukum acara pidanahukuman matiKUHAP

Related Articles

Seri Modul HAM untuk Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik ; Penunjang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penegak Hukum

Jakarta-Usaha resolusi konflik, dapat diupayakan salah satunya dengan diterapkannya system keadilan yang sensitive terhadap kebutuhan khusus pada wilayah-wilayah rentan konflik

ICJR : Tiga RUU Terkait Pidana yang Masuk Prolegnas Harus Diawasi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mengawasi

Pemenjaraan Terdakwa Kasus Penghinaan Melanggar HAM Internasional

KBR68H, Jakarta – Mahkamah Agung diminta melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa yang terlibat kasus penghinaan dan dinyatakan terbukti

Verified by MonsterInsights