Tunda Pembahasan RKUHP, Bukti Kepedulian Presiden Jokowi dan DPR pada Penderitaan Rakyat

by Admin | 03/04/2020 11:20 am

Berita tentang DPR yang akan mengesahkan RKUHP dalam seminggu merupakan kabar yang memprihatinkan. Langkah tersebut jelas tidak menunjukkan niat baik Pemerintah maupun DPR. Masih menjadi catatan, sebelumnya DPR menunjukkan ketidakpekaannya dengan meminta tes Covid-19 bagi anggota dan keluarganya. Berita tentang rencana DPR mengesahkan RKUHP dalam sepekan di masa darurat Covid-19 ini akan menambah catatan buruk DPR dan Pemerintah.

Selain tindakan terburu-buru yang dipastikan akan mengesampingkan kualitas substansi, RKUHP yang akan disahkan juga kemungkinan mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak akan relevan lagi dengan konteks sosial masyarakat Indonesia ke depan. Ditambah masih banyak masalah yang timbul dari pasal-pasal yang saat ini harusnya lebih dalam dan menyeluruh untuk dibahas.

Dalam kondisi saat ini, darurat kesehatan terkait Covid-19 akan mengubah begitu banyak aspek kehidupan masyarakat. Bisa jadi, perubahan kondisi sosial masyarakat ini dapat melahirkan kebiasan-kebiasaan baru yang secara tidak langsung akan berdampak pada penerapan kebijakan hukum pidana namun mungkin belum dipikirkan dalam naskah yang sekarang.

Menunda pembahasan RKUHP akan menunjukkan keberpihakan Pemerintah dan DPR pada rakyat. Saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi Pemerintah dan DPR untuk menimbang kembali semua isi RKUHP dengan memperhatikan perubahan tatanan sosial politik ekonomi setelah pandemi ini dapat ditangani nantinya.

#TundaDemiSemua

Hormat kami,
Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Artikel Terkait

  • 04/05/2016 ICJR : Dalam Revisi UU Terorisme, Pemenjaraan Bagi Anak Harus Dihindarkan[1]
  • 08/05/2013 ICJR Sampaikan Tiga Butir Rekomendasikan Terkait Rancangan KUHAP[2]
  • 23/10/2015 Indonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dalam Qanun Jinayat Aceh[3]
  • 30/01/2015 Perlu Alat Hukum Formal untuk Setop Kriminalisasi KPK[4]
  • 16/03/2016 Pasal – Pasal Pidana dalam RUU Perubahan UU ITE Harus ditarik ke dalam Rancangan KUHP[5]

Share this:

Endnotes:
  1. ICJR : Dalam Revisi UU Terorisme, Pemenjaraan Bagi Anak Harus Dihindarkan: https://icjr.or.id/icjr-dalam-revisi-uu-terorisme-pemenjaraan-bagi-anak-harus-dihindarkan/
  2. ICJR Sampaikan Tiga Butir Rekomendasikan Terkait Rancangan KUHAP: https://icjr.or.id/icjr-sampaikan-tiga-butir-rekomendasikan-terkait-rancangan-kuhap/
  3. Indonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dalam Qanun Jinayat Aceh: https://icjr.or.id/indonesia-cabut-atau-revisi-semua-ketentuan-yang-melanggar-hak-asasi-manusia-dalam-qanun-jinayat-aceh/
  4. Perlu Alat Hukum Formal untuk Setop Kriminalisasi KPK: https://icjr.or.id/perlu-alat-hukum-formal-untuk-setop-kriminalisasi-kpk/
  5. Pasal – Pasal Pidana dalam RUU Perubahan UU ITE Harus ditarik ke dalam Rancangan KUHP: https://icjr.or.id/pasal-pasal-pidana-dalam-ruu-perubahan-uu-ite-harus-ditarik-ke-dalam-rancangan-kuhp/
  6. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/tunda-pembahasan-rkuhp-bukti-kepedulian-presiden-jokowi-dan-dpr-pada-penderitaan-rakyat/