UU ITE Diuji di MK

by ICJR | 19/01/2010 6:40 pm

“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Anggara, Advokat dan Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Wahyudi Djafar,Peneliti Perkumpulan Center for Democracy and Human Rights Studies (Demos).

Mereka menggugat Pasal 31 ayat 4 Undang-undang UU ITE yang mendelegasikan pengaturan penyadapan menggunakan peraturan pemerintah (PP). Batu uji gugatan mereka adalah Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi dalam rilis yang diterima VIVAnews, Selasa 19 Januari 2010.

Menurut Wahyudi, pengaturan penyadapan dalam PP tak cukup menampung artikulasi mengenai penyadapan. Menurutnya, penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka undang-undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana.

Karena, menurut pemohon, hukum yang mengatur penyadapan oleh intitusi negara harus lebih ditekankan pada perlindungan hak atas privasi indvidu dan/atau warga negara. “Di sisi lain, pengaturan penyadapan dalam undang-undang diharapkan juga akan memperkuat kewenangan KPK, kepolisian, dan kejaksaan, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum,” pungkas Wahyudi.

diambil dari Viva News[1]

Artikel Terkait

  • 28/02/2011 Pengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah Inkonstitusional[2]
  • 26/02/2011 Calls for a Wiretapping Law After MK Annuls an Article Calling for a Regulation[3]
  • 26/02/2011 Tamparan dari Mahkamah Konstitusi[4]
  • 25/02/2011 MK Batalkan Pasal Penyadapan UU ITE[5]
  • 25/02/2011 MK hapus pasal penyadapan di UU ITE[6]
Endnotes:
  1. Viva News: http://nasional.vivanews.com/news/read/122606-uu_ite_diuji_di_mk
  2. Pengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah Inkonstitusional: https://icjr.or.id/pengaturan-penyadapan-dengan-peraturan-pemerintah-inkonstitusional/
  3. Calls for a Wiretapping Law After MK Annuls an Article Calling for a Regulation: https://icjr.or.id/calls-for-a-wiretapping-law-after-mk-annuls-an-article-calling-for-a-regulation/
  4. Tamparan dari Mahkamah Konstitusi: https://icjr.or.id/tamparan-dari-mahkamah-konstitusi/
  5. MK Batalkan Pasal Penyadapan UU ITE: https://icjr.or.id/mk-batalkan-pasal-penyadapan-uu-ite/
  6. MK hapus pasal penyadapan di UU ITE: https://icjr.or.id/mk-hapus-pasal-penyadapan-di-uu-ite-2/

Source URL: https://icjr.or.id/uu-ite-diuji-di-mk/