Tag "hukum pidana"
Back to homepage
Kasus Pelarian Napi: Buah Kelebihan Beban Lapas
Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform, sampai dengan 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia. Hari ini fokus
Read More
The Finding of Some Luxury Cells in Cipinang Correctional Institution: a Wrongdoing that Damage the Reputation of the Correctional Institution Systems
ICJR is deeply concerned over the finding of special treatments of some inmates in the form of providing special facilities for certain inmates in the Cipinang Correctional Institution. This is clearly a humiliating event that adds a long list of
Read More
ICJR Criticized the Closed-Door Discussion of the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill
“ICJR considers that there is no strong enough reason to cover the discussion of the duration of detention in the Anti-Terrorism Bill” The discussion of the Anti-Terrorism Bill on 14 June 14 2017 went closed-door in the House of Representatives. The
Read More
The Wording of Crimes against Humanity and Crime of Genocide in the Penal Code Bill Could Weaken the Law Enforcement
The current discussion of the Penal Code Bill is almost finished based on the Working Committee of the Penal Code Bill’s meeting result on 13 June 2017. The Working Committee ordered ‘Tim Perumus’ (Persons in charge to catalogue the provisions/chapters/articles
Read More
The Constitutional Court Must Carefully Examine the Articles of Anti-Corporal Punishment of Children
ICJR is concerned about the violence against teachers that took place, but also assesses that the petition for Judicial Review of the Law No.35 of 2014 on Child Protection in the Constitutional Court has the potential to eliminate child protection
Read More
Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia
Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih sering digunakan sebagai alat untuk menopang kekuasaan yang otoriter dan anti terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan proses tumbuh dan berkembangnya demokrasi, orientasi dan instrumentasi hukum pidana harus didorong perubahannya menjadi
Read More
Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida dalam RKUHP Memperlemah Penegakan Hukum
Saat ini Pembahasan R KUHP hampir selesai berdasarkan hasil rapat pembahasan Panja RKUHP pada tanggal 13 Juni 2017. Panja memerintahkan agar Timus (Tim Perumus)-Timsin (Tim Sinkronisasi) segera bekerja untuk menyelesaikan hasil pembahasan Panja R KUHP. Namun Hasil panja kemarin masih
Read More
MK Harus berhati-hati terhadap Pengujian atas pasal pasal anti corporal punishment terhadap anak
ICJR prihatin dengan adanya kekerasan terhadap guru, namun menilai permohonan pengujian Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Mahkamah Konstitusi berpotensi menghilangkan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan Saat ini upaya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait perubahan pasal-pasal
Read More
ICJR Dorong Pemerintah dan DPR untuk menghasilkan Undang-Undang yang komprehsif dan berkualitas bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia.
Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-25/Pres/06/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 2 Juni 2017. Surpres ini diterbitkan pasca surat DPR yang dikirimkan kepada presiden untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut 2 bulan
Read More
Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak: Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi
SIARAN PERS ALIANSI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi Jakarta, 2 Juni 2017: Sehubungan dengan kasus persekusi terhadap anak yang dilakukan oleh sejumlah orang di Cipinang Muara,
Read More