Tag "hukum pidana"

Back to homepage

RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!

Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi. Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada 14 Februari

Read More

Inkonsistensi Wacana Moral Pemerintah: Judi Bisa Legal, Hubungan Privat Dipenjara

Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan RKUHP. Di satu sisi sebagian fraksi di DPR dan Pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain malah membuka celah

Read More

Catatan dan Kritik Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap R KUHP Hasil Pembahasan Timus dan Timsin

Pembahasan RKUHP dalam tahap tim perumusan (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) resmi dinyatakan selesai pada 05 Februari 2018 . Pembahasan RKUHP akan memasuki tahap pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Hasil pemantauan Institute for Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional

Read More

Pasal Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dalam RKUHP Mengancam Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Masyarakat

Dalam RKUHP, Pengaturan pelarangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan diatur dalam Buku II Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan Pasal 481 dan Pasal 483. Sedangkan dalam KUHP diatur dalam Buku III Bab VI Tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal

Read More

Dua Muka Kemenkumham Soal RKUHP dan Anak Tiri Bernama Pemasyarakatan

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Permenkumham No 11 tahun 2017 soal bahaya overcrowded, tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Pemerintah dalam RKUHP, Mirisnya, RKUHP dirancang oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian yang sama yang mengkritik masalah overkriminalisasi  RKUHP dan mengeluhkan masalah

Read More

Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana

Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Tolak Methode Delphy dari Pemerintah Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana. Juga meminta agar DPR tetap kritis terhadap saran dari pemerintah, pola dan penentuan besaran ancaman pidana adalah hal yang sangat krusial dalam

Read More

ICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh

Tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum di Aceh Kapolri Harus Segera Mengevaluasi Kinerja Kapolres Aceh Utara dan Kapolda Aceh Karena Lalai Mejalankan Tugasnya. Pada hari Minggu, 28 Januari 2018 terdapat setidaknya 12 waria ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara dan

Read More

Pemerintah dan Timus DPR Sepakati Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam RKUHP, ICJR: Pemerintah Harus Konsisten dengan Tujuan Perubahan KUHP Yaitu Unifikasi Hukum Pidana

Rancangan KUHP (RKUHP) telah memasuki babak final dan akan segera disahkan. Hal ini setelah terjadinya konsinyering antara tim perumus (Timus) dengan tim pemerintah pada 15-17 Januari 2018 di Jakarta. Dalam konsinyering tersebut telah disepakati pasal-pasal yang sebelumnya masih pending. Salah

Read More

Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa

Sebagai bagian dari jenis penghukuman, hukuman mati di Indonesia sebenarnya tidak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuknya kekuatan kolonial Eropa, para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara telah mempraktikkan hukuman mati kepada para kawulanya. Dalam konteks Indonesia, konsolidasi

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Ingatkan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang soal Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR untuk terus menagih penjelasan dari pemerintah soal kompilasi hukum adat mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa menjadi pengecualian asas legalitas sebagaimana disebut dalam RKUHP. Rancangan KUHP (RKUHP)

Read More