hukum pidana
KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan di Indonesia dituding warisan kolonial yang tak lagi sejalan dengan perkembangan jaman. Untuk itu, sejak 1960-an, pemerintah berketetapan untuk melakukan perubahan pada KUHP. Dimulai pada 11 Maret 1963, melalui sebuah Seminar Hukum Nasional yang digagas oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, telah ditetapkan misi dari [...]
ET vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2009 adalah putusan terhadap Terdakwa ET (23 tahun) yang berdomisili di Bandung. Oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya akan disebut JPU), Terdakwa telah didakwa secara alternatif atas perbuatan yang disangkakan padanya. Dimana dalam dakwaan dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 sekitar pukul 21.00 WIB dengan mengendarai [...]
Menghidupkan kembali Tindak Pidana Ringan dalam KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia yang secara tegas diberlakukan sejak tahun tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana indonesia. Pada 1960, Presiden mengeluarkan penetapan melalui Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Perubahan yang dimaksud dalam Perppu ini adalah terkait [...]
ICJR Apresiasi MA tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP melalui PERMA 2/2012
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami beberapa proses penyesuaian baik yang dilakukan melalui proses legislasi di DPR ataupun yang dilakukan melalui intervensi di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perubahan terkait nilai kerugian dalam tindak pidana ringan di KUHP diubah terakhir kali melalui Perpu No 16 Tahun 1960 dan nilai denda juga terakhir kali diubah [...]
Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia
Oleh: Ifdhal Kasim Pengantar Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. Dalam kaitannya dengan hal ini, relevan diketengahkan disini pendapat Lord Steyn yang menyatakan: ”Freedom of expression is, of course, intrinsically [...]
[Strip] Menentang Hukuman Mati
Menentang Hukuman Mati by ICJR
ICJR Serukan Penghapusan Hukuman Mati
Surat dari Poltangan – Dalam dua hari ini, tidak hanya kita memperingati hari Anti Korupsi (9/12) namun kita juga memperingati Hari Hak Asasi Manusia (10/12). Peringatan dua peristiwa penting ini menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tidak hanya melanggar hukum namun juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sudah sewajarnya jika masyarakat [...]
Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia
Siaran Pers: Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia Setelah 1998, Indonesia melakukan beragam reformasi kebijakan hukum dalam bidang HAM. Disamping UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Negara melalui sistem hukumnya juga telah mampu “beradaptasi” dengan kondisi yang mengusung kebebasan dan penghormatan terhadap HAM. Melalui UU No. [...]
AP Vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi: Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana No 85 K/Pid.Sus/2007 dengan Terdakwa AP (48 tahun) yang didakwa telah melakukan tindak pidana berupa penelantaran anak, penelantaran dalam rumah tangga, dan telah melakukan kejahatan perkawinan yaitu telah menikah lagi padahal Terdakwa mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah.
Mimpi Membangun Pusat Data Digital
Surat dari Poltangan – Semua orang pasti punya mimpi, begitu pula organisasi yang sehat pasti punya impian yang hendak diwujudkan yang tertuang dalam rencana strategis organisasi. Impian tersebut tentu harus dapat terwujud dalam jangka waktu tertentu.
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.