ICJR | hukum pidana

Tag "hukum pidana"

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

22/03/2021

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

[Rilis Koalisi Masyarakat Sipil] Usut Tuntas Kekerasan dan Penyerangan Terhadap Warga dan Pembela HAM di Taman Sari

15/02/2021

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI Kamis, 11 Februari 2021 warga korban penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, yang sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya diserang orang tak

ICJR: Pembaruan Peradilan Pidana di Indonesia Harus juga Menjangkau Kesetaraan Gender

22/12/2020

Penamaan peringatan 22 Desember sebagai hari Ibu melenceng dari tujuan awalnya. Tanggal ini harusnya disebut sebagai Hari Pergerakan Perempuan, karena sejarah penetapan 22 Desember sebagai Hari Ibu merujuk pada Kongres Perempuan I pada tanggal 22-25 Desember 1928 tak lama setelah

Death Row Phenomenon in Indonesia

10/12/2020

To push the belief of “death penalty is torture” be adopted as an international norm so that it should be abolished, UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (2010 – 2016), Juan Mendez,

Puncak 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Refleksi Perlunya Sinkronisasi Norma dan Kejelasan Implementasi Penyelenggaraan Aborsi Aman di Indonesia

10/12/2020

Pada tahun 2000, berdasarkan penelitian yang dilakukan di enam wilayah di Indonesia, estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun (G & H, 2008). Penelitian terbaru yang dilakukan tahun 2018 memperlihatkan bahwa tingkat aborsi di pulau

RKUHP Diusulkan Keluar dari Prolegnas 2021: Lima Catatan Untuk RKUHP yang Tidak Boleh dilupakan Pemerintah dan DPR

24/11/2020

Sekalipun RKUHP tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021, perkembangan pembahasan yang pernah dilakukan harus tetap dilaporkan ke publik, methode perubahan KUHP juga harus dipertimbangkan ulang agar lebih realistis, Pemerintah harus mempertimbangkan kembali ide penyusunan peta jalan (roadmap) reformasi kebijakan hukum

Penempatan Tersangka Berekspresi Gender Perempuan di Sel Laki-laki: Beresiko Tinggi dan Tidak Manusiawi!

23/11/2020

Dalam informasi yang dihimpun ICJR, pada 21 November 2020, pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada M seorang publik figur yang memiliki ekpresi gender perempuan atas dugaan kasus tindak pidana narkotika. Kemudian, pada Senin, 23 November 2020, M dinyatakan ditahan di sel

Putusan Pidana Penjara Jerinx Buka Jebakan Pasal Karet Baru UU ITE, Berbahaya Bagi Iklim Demokrasi

19/11/2020

ICJR menyayangkan putusan pidana bersalah yang dijatuhkan kepada Jrx atas cuitannya yang mempertanyakan keahlian IDI dan mengkritisi kebijakan pemerintah mengenai kewajiban Rapid Test. Majelis Hakim menyatakan Jerinx bersalah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan

Memperingati Hari Kesehatan Nasional, Koalisi Masyarakat Sipil “Advokasi Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan” Ajukan Permohonan Uji Materil terhadap UU Narkotika

19/11/2020

Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung

Potensi Besar Overkriminalisasi Berwujud RUU Minol

11/11/2020

Pada 10 November 2020 kemarin diketahui terdapat Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Wakil Ketua Baleg menyampaikan telah menerima surat yang ditandatangani oleh 21 orang pengusul dari tiga fraksi, yaitu Fraksi

1 2 3 … 63

Tag "hukum pidana"

Loading, Please Wait!