Commission III Started the Discussion on the Draft Bill on Criminal Code: Public Participation and Result of Discussion must be Accessible for the Public

On 26 October 2015, the Commission III of the House of Representatives officially submitted the Issues Inventory List (Daftar Inventaris Masalah – “DIM”) of the Draft Bill on Criminal Code (“RKUHP”) to the Minister of Law and Human Rights. Aziz

Read More

Panja Komisi III Mulai Pembahasan Rancangan KUHP: Partisipasi Publik dan Hasil Pembahasan Harus terbuka luas

Pada 26 Oktober 2015 kemarin, akhirnya Komisi III secara resmi menyerahkan secara formal Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Menteri Hukum dan HAM. Aziz Syamsudin, Ketua Komisi 3 DPR RI, dalam rapat bersama pemerintah menyatakan bahwa Jumlah DIM yg telah diinventarisasi

Read More

Indonesia: Repeal or revise all provisions in the new Aceh Islamic Criminal Code that violate human rights

Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) are gravely concerned about the passage of the Aceh Islamic Criminal Code (Qanun Jinayat) which comes into effect throughout Aceh Province on 23 October 2015. The code will criminalise consensual

Read More

Indonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dalam Qanun Jinayat Aceh

Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin akan pengesahan Qanun Jinayat Aceh yang mulai berlaku di Provinsi Aceh pada 23 Oktober 2015. Hukum pidana lokal ini akan mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual dan memperluas penggunaan hukum cambuk

Read More

Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

Read More

ICJR dan Solidaritas Perempuan Ajukan Hak Uji Materil Qanun Jinayat Aceh ke Mahkamah Agung

“Qanun Jinayat Aceh tidak hanya bertentangan dengan dengan Undang- Undang Republik Indonesia tapi juga mengabaikan dan melupakan semangat dari Perjanjian Perdamaian Aceh(MoU Helsinki)” “Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum

Read More

Puluhan Tahun Menunggu Eksekusi Mati

Bahar Matar masih menjalani kehidupan sehari-hari di balik jeruji besi. Ia adalah terpidana untuk kasus pembunuhan berencana. Bahas tetap santai meski sesekali jantungnya berdegup kencang. Bahar sedang ‘membeli waktu’. Sewaktu-waktu nyawanya terancam timah panas regu tembak eksekusi di Bukit Nirwana,

Read More

Jokowi Didesak Moratorium Hukuman Mati

Presiden Joko Widodo alias Jokowi didesak melakukan memoratorium hukuman mati di Indonesia. Alasannya, munculnya temuan dugaan peradilan sesat yang diterapkan pada putusan mati. Temuan tersebut mencuat pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Maret 2015 lalu atas putusan Yusman Telambanua

Read More

The Commemoration of World Day Against Death Penalty Must Be The Momentum for President Joko Widodo to Respect the Right to Life

Commemorating the World Day Against Death Penalty every 10 October, the National Alliance for Criminal Code Reform (Aliansi Nasional Reformasi KUHP) along with Anti Death Penalty Coalition (Koalisi Anti Hukuman Mati), urge President Joko Widodo to abolish death penalty in

Read More

Hukuman mati dinilai hanya perlihatkan ‘dua muka’ pemerintah

Merdeka.com – Setelah eksekusi mati gelombang kedua, Kejaksaan Agung diduga tengah merencanakan eksekusi tahap ketiga dengan mengajukan anggaran eksekusi dalam APBN. Padahal, dari dua kali eksekusi sebelumnya, pemerintah berkali-kali dikritik dan ditentang karena hukuman mati melanggar HAM. Menurut peneliti senior

Read More