Archive
Back to homepage
ICJR : Extra Judicial Killing Oleh Polisi Harus Dihentikan!
Penggunaan dengan senjata api oleh kepolisian hanya merupakan upaya terakhir yang sifatnya untuk melumpuhkan dan hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri ketika ia tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
Read More
ICJR: Pemerintah Harus Konsisten soal “Jalan Tengah” Dalam Hukuman Mati di RKUHP
Ketidakjelasan posisi pemerintah terlihat dari rekomendasi pemerintah untuk mengubah ketentuan mengenai syarat masa percobaan yang harus dimuat di dalam putusan pengadilan oleh hakim, yang berarti tidak semua terpidana hukuman mati dapat diberikan masa percobaan ini. Isu mengenai pidana mati di dalam RKUHP merupakan salah
Read More
Pemerintah Harus Evaluasi dan Hapuskan Penerapan Cambuk dalam Qanun Jinayat!
Jumat, 13 Juli 2018, di halaman Masjid Baiturrahim Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dilaksanakan hukuman cambuk terhadap 15 warga yang terbukti telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Salah
Read More
Korban Perkosaan di Bogor Meninggal Akibat Depresi: Pentingnya Negara Lebih Peduli kepada Korban
ICJR mendorong aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan bahwa orang tua atau ahli waris korban memperoleh restitusi dan pendampingan. Skema jaminan perlindungan termasuk hak atas bantuan medis yang lebih baik untuk kasus kekerasan seksual dapat
Read More
ICLU: Draft Bill on Wiretapping: How Is It Regulated?
This edition of ICLU is discussing on the Draft Bill on Wiretapping and focusing on the model of the Wiretapping Law that will be part of the criminal justice system in Indonesia. The current regulation on Wiretapping is still in
Read More
Persoalan Penanganan Korupsi Masih Jadi Masalah, RKUHP Masih Harus Dibahas Terbuka
Pembahasan RKUHP masih berlanjut, salah satu isu paling menarik dan menuai sorotan publik adalah terkait isu masuknya tindak pidana korupsi dalam RKUHP. ICJR dan Mappi FH UI menganggap bahwa semangat pemberantasan korupsi harus dilihat secara komprehensif dan holistik. Persoalan itu
Read More