Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP

Pemerintah didesak untuk menarik seluruh tindak pidana di luar KUHP kedalam Rancangan KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, meminta pemerintahan Jokowi seharusnya konsisten dalam melakukan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus Aliansi mempersoalkan konsistensi materi dalam RUU KUHP tentang kebijakan kodifikasi penuh. Kebijakan ini menolak perkembangan tindak pidana khusus di luar KUHP, dan memasukkan seluruh tindak pidana yang ada dalam satu buku kodifikasi. Kebijakan ini yang menurut Aliansi akan banyak menuai pro dan kontra di masyarakat, misalnya terkait dengan tindak pidana khusus Korupsi,  Pencucian Uang, Terorisme, Pelanggaran HAM Berat dan lain-lain yang dianggap akan melemah jika dimasukkan dalam RUU KUHP.

Namun anehnya, di sisi lain pemerintah justru mendorong tindak pidana baru yang berkembang di luar KUHP. Di tahun 2015 ini dalam Prolegnas, pemerintah mendorong pembahasan rancangan undang-undang tentang Informasi Teknologi (ITE) dan rancangan Undang-Undang Larangan Minuman beralkohol. Kedua RUU ini memiliki banyak tindak pidana baru maupun tindak pidana revisi.

Dalam RUU perubahan UU ITE, dalam pasal Pasal 27 A, Pasal 27 B, Pasal 27 C, Pasal 27 D, dan Pasal 27 E , Pasal 31, baik tentang melanggar kesusilaan, menyerang kehormatan atau nama baik permainan judi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara melawan hukum, ancaman pembeberan informasi dan lain sebagainya, Aliansi melihat paling tidak ada sekitar 30 tindak pidana baru atau tindak pidana revisi dalam RUU tersebut.

Sedangkan dalam RUU Larangan Minuman beralkohol ada 10 tindak pidana baru yang diusulkan pemerintah dalam Pasal 5, 6, 7 dan 18, yang mencakup tindak pidana memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, meminum, mengganggu ketertiban umum terkait minuman beralkohol, dengan ancaman 2 sd 10 tahun penjara dan denda ratusan juta-10 miliar rupiah. Aliansi bahkan melihat walaupun judulnya RUU larangan minuman beralkohol  namun materinya merupakan RUU tindak pidana minuman berlakohol.

Materi tindak pidana dalam kedua RUU tersebut diatas sangat berbeda dengan standar dalam RUU KUHP. Baik dari segi perumusan unsur tindak pidana (materi) tindak pidananya yang memiliki kecenderungan duplikasi juga masalah pemidanaannya (hukumannya)  yang terkesan dibuat sesukanya tanpa landasan ilmiah. Ini menegaskan bahwa Pemerintah Jokowi terlihat tidak harmonis dalam merumuskan kebijakan reformasi Hukum Pidana.

Aliansi menolak perumusan tindak pidana tersebut karena menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak Konsisten dalam melakukan reformasi KUHP 2015. Jika pemerintah Konsisten dengan Rancangan KUHP 2015, seharusnya seluruh tindak pidana yang berada di luar KUHP sebaiknya di masukkan dalam Rancangan KUHP, bukan justru memperbanyak tindak pidana di luar RUU KUHP. Apalagi jika rumusan-rumusan RUU tersebut bertolak belakang dengan semangat Rancangan KUHP.

Oleh karena itu Aliansi mendesak agar Pemerintah menarik kembali seluruh RUU yang memiliki materi tindak pidana dan memasukkannya dalam Rancangan KUHP.


Tags assigned to this article:
hukum pidanaKodifikasiKUHPRancangan KUHP

Related Articles

Kerangkeng Manusia Bukan Tempat Rehabilitasi: Hentikan Stigma Pengguna Narkotika dan Usut Dugaan Penyiksaan, Perlakukan Tidak Manusiawi, dan Perdagangan Orang

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara membenarkan adanya temuan kerangkeng berisi manusia di kediaman Bupati Langkat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi

ICJR : Sebagai Judex Juris, MA Harus Berikan Kepastian Hukum Dalam Putusan Praperadilan Budi Gunawan

MA Punya Alasan Kuat Untuk Menguji Praperadilan Budi Gunawan Baru baru ini dikabarkan bahwa PN JakSel tidak akan menerima kasasi

Ahli : Pasal 245 UU MD3 Diskriminatif, Melanggar Kesetaraan Di Hadapan Hukum, Dan Menghambat Akses Korban Pada Keadilan

Hari ini, Rabu, 29 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), selaku pemohon pada Perkara Nomor 76/PUU – XII/2014 

Verified by MonsterInsights