ANALISIS PUTUSAN NO. 265/Pid.sus/2017/PN. Mtr & NO. 46/Pid.B/2022/PN. PBR

Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber pengetahuan hukum yang memiliki peranan penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Di dalam dokumen ini, 2 (dua) putusan tingkat pertama akan diuraikan oleh anotator, sebagai bentuk kerja sama ICJR dengan Komisi Yudisial RI.

Putusan-putusan ini mencakup isu penting yang menjadi fokus-fokus kerja ICJR, yakni tindak pidana ITE dan kekerasan seksual. Kedua putusan yang akan dianalisis ini tentu saja tidak dapat dikatakan mewakili semua pandangan hakim di semua pengadilan. Meski demikian, analisis terhadap putusan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bersama terhadap kasus-kasus serupa ke depannya.
Tentu saja di dalam dokumen ini, akan ditemukan beberapa poin-poin baik yang patut untuk direplikasi oleh Majelis Hakim di dalam penyelesaian perkara-perkara serupa di masa depan. Namun, tentu saja, terdapat beberapa poin catatan yang nantinya dapat diambil untuk perbaikan marwah peradilan di Indonesia. Analisis putusan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi serta referensi bagi penegak hukum apabila menangani perkara serupa.

Silakan unduh analisis putusan di sini 

Unduh Putusan Nomor 265/Pid.sus/2017/PN Mtr di sini 

Unduh Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr di sini 


Tags assigned to this article:
analisis putusanKomisi Yudisial

Related Articles

Penyiksaan terhadap Anak oleh Prajurit TNI, Pemulihan Korban Hal yang Utama, Proses Hukum Harus Dilanjutkan

Meskipun telah ada perdamaian dari kedua belah pihak, ICJR mendesak agar proses penegakan hukum terus berlanjut hingga penjatuhan sanksi pidana.

ICJR : Tidak Hanya KPK, Presiden Jokowi Harus Gelar Dialog Multi Pihak untuk Bahas Polemik RKUHP

Sebagai contoh, RKUHP melalui pasal 443 mengkriminalisasi perbuatan mempertunjukkan dan menawarkan alat pencegah kehamilan, perbuatan yang melalui Surat Jaksa Agung

ICJR dan ELSAM : Secara Pidana, Penggunaan UU Terorisme untuk KKB di Papua Akan Menimbulkan Banyak Masalah

Pada tanggal 29 April 2021, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa Pemerintah telah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai

Verified by MonsterInsights