Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP

Konstruksi Pasal 481 RKUHP sesungguhnya tidak berbeda dengan Pasal 534 KUHP, yang pada intinya adalah melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta, atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi. Penggunaan unsur “tanpa hak”, memperkokoh konsep bahwa yang dapat memberikan informasi adalah mereka yang ada dalam Pasal 483 RKUHP, yaitu petugas yang berwenang. Hal ini berarti masyarakat sipil atau mereka yang bergerak dibidang penyuluhan kesehatan reproduksi tidak diberikan “hak” sebagaimana pengaturan Pasal 481 RKUHP.

Ketentuan dalam tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung mengakibatkan over-kriminalisasi. Bahkan ketentuan ini sudah didekriminalisasi secara de facto, dan secara sosiologis sudah tidak digunakan, dan cenderung bertentangan dengan program pemerintah. Pasal KUHP ini secara diametral berpengaruh dengan dua program penting pemerintah, yakni program Keluarga Berencana (KB) dan program kesehatan reproduksi.

Unduh Disini


Tags assigned to this article:
hukum pidanaKontrasepsiKUHPR KUHPRancangan KUHP

Related Articles

Panduan Praktis untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan tunas bangsa, bagian dari generasi muda, yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan

Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan

Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang

Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berkespresi Dalam Pasal – Pasal Makar di RKUHP 2017

Pasal-pasal Makar (berasal dari kata Aanslag) berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan pertama kali dengan