Posts From Elisabeth Garnis

Back to homepage
Elisabeth Garnis

Elisabeth Garnis

Jangan Gunakan Hukum Pidana untuk Mendiskriminasi

Publik harus hati-hati, laporan yang demikian, berpotensi membuka ruang begitu besar kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangannya dalam memproses pidana dengan sewenang-wenang atau berlebihan. Publik kembali diramaikan oleh berita pelaporan atas kejadian terekam nya dua laki-laki sedang berpangkuan di

Read More

Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022. Pengesahan

Read More

Perkembangan dan Isu Krusial RKUHP versi 25 Mei 2022 Rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah

Pembahasan RKUHP dimulai kembali melalui rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada 25 Mei 2022, terdapat 16 isu krusial yang dijelaskan oleh pemerintah di hadapan Komisi III DPR RI. Berikut paparan dan isu krusial yang dijelaskan oleh pemerintah: Paparan

Read More

Penggunaan Teknik controlled delivery Tidak Untuk Menjerat Pengguna Narkotika, ICJR minta BNN Bongkar Jaringan pada Hakim yang Menggunakan Narkotika

Pada 20 Mei 2022, BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap terhadap 2 hakim dan ASN yang bertugas di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Penangkapan ini hasil dari penggunaan metode penyidikan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) terhadap pengiriman paket yang diduga merupakan narkotika.

Read More

RKUHP Kembali Dibahas: Aliansi Minta DPR dan Pemerintah Berkomitmen Membuka Pembahasan RKUHP, Tidak Langsung Pengesahan

Pembahasan RKUHP kembali dimulai hari ini, Rabu, 25 Mei 2022. Perlu diingatkan, sebelumnya pada September 2019, RKUHP ditunda pengesahannya setelah Presiden Joko Widodo menyatakan kepada DPR untuk menarik draft RKUHP dan menunda pengesahan karena menurut Presiden terdapat catatan substansial yang

Read More

Kematian Tahanan Penyidikan di Makassar: Rantai Kekerasan Di Tahanan Kepolisian Terus Diabaikan

Praktik kekerasan hingga menyebabkan tahanan meninggal dunia dalam proses penyidikan oleh aparat terus ditemukan. ICJR memandang praktik ini memang mustahil dihilangkan, jika tidak ada perubahan mendasar melalui revisi KUHAP dan UU Narkotika untuk menghadirkan pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny) dalam

Read More

Perjalanan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

RUU PKS 2017, diserahkan kepada DPD RI, disetujui oleh 70 Anggota DPR, di sini RUU PKS 2020, hasil penyusunan masyarakat sipil, sebelum masuknya RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2021, di sini RUU PKS 2021, hasil penyusunan Baleg DPR RI untuk pembahasan, di sini

Read More

Dalam Upaya Mendukung Jaksa Agung, ICJR Ingatkan Bahaya Kontraproduktif Wacana Pidana Mati dalam Kasus Minyak Goreng

Kejaksaan Agung kembali mewacanakan penuntutan pidana mati untuk kasus tipikor. Sebelumnya, sikap yang sama dari pihak Pemerintah maupun aktor penegak hukum lainnya juga sempat dinyatakan untuk kasus korupsi dana bansos yang dilakukan saat pandemi. Kali ini, wacana pidana mati akan

Read More

Penjebakan Terjadi Lagi: Aparat Kepolisian yang Terlibat Penjebakan dalam Kasus Narkotika Harus Diproses Pidana

Penjebakan Narkotika oleh Aparat Kepolisian kembali terjadi. ICJR dan LeIP meminta Kapolri agar mengusut tuntas peristiwa ini dan melakukan proses pidana apabila aparat kepolisian terbukti melakukan penjebakan. Teknik penjebakan adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dari kewenangan pembelian terselubung dan

Read More

Sidang Paripurna DPR RI 12 April 2022 Mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Pentingnya UU ini?

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022.  Pengesahan

Read More