Posts From Elisabeth Garnis
Back to homepageJangan Gunakan Hukum Pidana untuk Mendiskriminasi
Publik harus hati-hati, laporan yang demikian, berpotensi membuka ruang begitu besar kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangannya dalam memproses pidana dengan sewenang-wenang atau berlebihan. Publik kembali diramaikan oleh berita pelaporan atas kejadian terekam nya dua laki-laki sedang berpangkuan di
Read MoreLaporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022. Pengesahan
Read MorePerkembangan dan Isu Krusial RKUHP versi 25 Mei 2022 Rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah
Pembahasan RKUHP dimulai kembali melalui rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada 25 Mei 2022, terdapat 16 isu krusial yang dijelaskan oleh pemerintah di hadapan Komisi III DPR RI. Berikut paparan dan isu krusial yang dijelaskan oleh pemerintah: Paparan
Read MorePenggunaan Teknik controlled delivery Tidak Untuk Menjerat Pengguna Narkotika, ICJR minta BNN Bongkar Jaringan pada Hakim yang Menggunakan Narkotika
Pada 20 Mei 2022, BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap terhadap 2 hakim dan ASN yang bertugas di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Penangkapan ini hasil dari penggunaan metode penyidikan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) terhadap pengiriman paket yang diduga merupakan narkotika.
Read MoreRKUHP Kembali Dibahas: Aliansi Minta DPR dan Pemerintah Berkomitmen Membuka Pembahasan RKUHP, Tidak Langsung Pengesahan
Pembahasan RKUHP kembali dimulai hari ini, Rabu, 25 Mei 2022. Perlu diingatkan, sebelumnya pada September 2019, RKUHP ditunda pengesahannya setelah Presiden Joko Widodo menyatakan kepada DPR untuk menarik draft RKUHP dan menunda pengesahan karena menurut Presiden terdapat catatan substansial yang
Read MoreKematian Tahanan Penyidikan di Makassar: Rantai Kekerasan Di Tahanan Kepolisian Terus Diabaikan
Praktik kekerasan hingga menyebabkan tahanan meninggal dunia dalam proses penyidikan oleh aparat terus ditemukan. ICJR memandang praktik ini memang mustahil dihilangkan, jika tidak ada perubahan mendasar melalui revisi KUHAP dan UU Narkotika untuk menghadirkan pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny) dalam
Read MorePerjalanan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
RUU PKS 2017, diserahkan kepada DPD RI, disetujui oleh 70 Anggota DPR, di sini RUU PKS 2020, hasil penyusunan masyarakat sipil, sebelum masuknya RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2021, di sini RUU PKS 2021, hasil penyusunan Baleg DPR RI untuk pembahasan, di sini
Read MoreDalam Upaya Mendukung Jaksa Agung, ICJR Ingatkan Bahaya Kontraproduktif Wacana Pidana Mati dalam Kasus Minyak Goreng
Kejaksaan Agung kembali mewacanakan penuntutan pidana mati untuk kasus tipikor. Sebelumnya, sikap yang sama dari pihak Pemerintah maupun aktor penegak hukum lainnya juga sempat dinyatakan untuk kasus korupsi dana bansos yang dilakukan saat pandemi. Kali ini, wacana pidana mati akan
Read MorePenjebakan Terjadi Lagi: Aparat Kepolisian yang Terlibat Penjebakan dalam Kasus Narkotika Harus Diproses Pidana
Penjebakan Narkotika oleh Aparat Kepolisian kembali terjadi. ICJR dan LeIP meminta Kapolri agar mengusut tuntas peristiwa ini dan melakukan proses pidana apabila aparat kepolisian terbukti melakukan penjebakan. Teknik penjebakan adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dari kewenangan pembelian terselubung dan
Read MoreSidang Paripurna DPR RI 12 April 2022 Mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Pentingnya UU ini?
Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022. Pengesahan
Read More