Pada rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini, Selasa, 18 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi usul inisiatif DPR.
Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi publik, ICJR meminta DPR RI untuk segera membuka dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap draft RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas, dan disepakati menjadi usulan DPR. Hal ini penting karena keterbukaan informasi terkait proses legislasi merupakan hak publik.
Dalam konteks pembahasan RUU KUHAP, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas serta menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Pelibatan masyarakat sipil juga disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 7 November 2024 dengan ICJR, dimana Ketua Komisi III berkomitmen untuk melibatkan masyarakat sipil dalam setiap pembahasan revisi KUHAP sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang bermakna.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mencatat setidaknya ada 8 (delapan) materi krusial yang perlu diatur dalam RUU KUHAP. Secara garis besar, perlu adanya perbaikan kerangka dasar KUHAP yang berpegang teguh pada prinsip due process of law dan penghormatan terhadap HAM, mekanisme uji upaya paksa yang objektif melalui pengadilan (judicial scrutiny), penguatan hak tersangka/terdakwa/terpidana, mekanisme keberatan atas tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan HAM yang lebih efektif dari pra-peradilan, serta pengaturan mengenai hak korban. Hal ini telah disampaikan melalui surat terbuka yang diterima oleh sekretariat Komisi III DPR RI pada tanggal 9 Februari 2025.
Kami berharap DPR dapat segera memenuhi tuntutan keterbukaan proses dan informasi terkait draft yang digunakan ini, karena mengabaikan hak publik untuk berpartisipasi dalam proses legislasi adalah langkah yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
Jakarta, 18 Februari 2025
Hormat Kami
ICJR
