Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia

Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan. Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan tersangka pelaku kejahatan berdasarkan prinsip “proses hukum yang adil dan layak”, “praduga tak bersalah”,dan penerapan prinsip-prinsip hukum penting lainnya.

Buku ini merupakan sebuah hasil studi ekonomi politik atas penahanan pra-persidangan di Indonesia yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan perubahan agar penahanan dapat digunakan secara lebih tepat. Kerangka analisis ekonomi politik dalam studi ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya penahanan pra-persidangan. Termasuk di dalamnya analisis atas faktor-faktor penyebab yang terdapat dalam rangkaian proses peradilan pidana. Mengaji dimensi “insentif, pola perilaku, sumber daya, dan kemampuan” dari masing-masing sub-sistem peradilan pidana yang memperburuk persoalan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Termasuk melakukan analisa sifat dan karakter penting dari penahanan yang berkepanjangan dengan tujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki situasi yang ditimbulkan

Tujuan dari studi ini. Yakni Pertama, untuk menguji seberapa bergunanya kerangka analisis ini dalam meningkatkan pemahaman kita atas persoalan dan faktor pendorong penahan pra-persidangan yang berlebihan. Kedua, untuk menganalisa ekonomi politik dari peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk dapat mengidentifikasikan faktor penghambat (blockages)dan kondisi dalam rantai peradilan pidana yang memperparah jumlah dan kondisi penahanan pra-persidangan. Ketiga, untuk menentukan ‘titik masuk’ dalam rangka mendukung perubahan dari pola insentif, perilaku, kapasitas, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi persoalan penahanan pra-persidangan.

Unduh Laporan Disini



Related Articles

Akses Terhadap Informasi dan Layanan Kontrasepsi dalam Rancangan KUHP

Saat ini ketentuan, pembatasan alat kontrasepsi yang memidanakan penyebaran informasi termasuk iklan penggunaan alat kontrasepsiterdapat dalam Pasal 534 KUHP yang

Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal

Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebuah Pemetaan Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan

Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru LPSK

Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban – Usul Inisiatif Masyarakat (diterbitkan oleh ICW bersama ICJR dan