Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia

Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan. Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan tersangka pelaku kejahatan berdasarkan prinsip “proses hukum yang adil dan layak”, “praduga tak bersalah”,dan penerapan prinsip-prinsip hukum penting lainnya.

Buku ini merupakan sebuah hasil studi ekonomi politik atas penahanan pra-persidangan di Indonesia yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan perubahan agar penahanan dapat digunakan secara lebih tepat. Kerangka analisis ekonomi politik dalam studi ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya penahanan pra-persidangan. Termasuk di dalamnya analisis atas faktor-faktor penyebab yang terdapat dalam rangkaian proses peradilan pidana. Mengaji dimensi “insentif, pola perilaku, sumber daya, dan kemampuan” dari masing-masing sub-sistem peradilan pidana yang memperburuk persoalan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Termasuk melakukan analisa sifat dan karakter penting dari penahanan yang berkepanjangan dengan tujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki situasi yang ditimbulkan

Tujuan dari studi ini. Yakni Pertama, untuk menguji seberapa bergunanya kerangka analisis ini dalam meningkatkan pemahaman kita atas persoalan dan faktor pendorong penahan pra-persidangan yang berlebihan. Kedua, untuk menganalisa ekonomi politik dari peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk dapat mengidentifikasikan faktor penghambat (blockages)dan kondisi dalam rantai peradilan pidana yang memperparah jumlah dan kondisi penahanan pra-persidangan. Ketiga, untuk menentukan ‘titik masuk’ dalam rangka mendukung perubahan dari pola insentif, perilaku, kapasitas, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi persoalan penahanan pra-persidangan.

Unduh Laporan Disini



Related Articles

Komentar atas Penangkapan dalam Rancangan KUHAP

Pada prinsipnya, segala bentuk tindakan atau upaya paksa yang mencabut atau membatasi kebebasan merupakan tindakan yang dilarang dalam konstruksi perlindungan

Yang Luput Dibahas – Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia memang sepertinya masih panjang. Namun, kita harus terus tak kenal lelah dalam menyerukan hapusnya

Parliamentary Brief #5: Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam R KUHP

Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam RKUHP setidaknya tercantum, dalam buku I khususnya yang membahas tentangpertanggungjawaban pidana korporasi dan buku II khususnya

Verified by MonsterInsights