Himpunan Peraturan Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

by admin | 05/02/2009 9:16 am

UU No. 13 Th 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [1](unduh disini)[2]

PP No. 24 TH 2008 tentang PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, dan BANTUAN kepada  SAKSI dan KORBAN (unduh disini)[3]

PP No. 2 Th 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat (unduh disini)[4]

PP No. 3 Th 2002 tentang KOMPENSASI, RESTITUSI,dan REHABILITASI TERHADAP KORBAN Pelanggaran HAM Yang Berat (unduh disini)[5]

PP No. 9 Th 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)[6]

PP No. 24 Th 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (unduh disini)[7]

UU No. 4 Th 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (unduh disini)[8]

UU No. 15 Th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (unduh disini)[9]

UU No. 15 Th 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (unduh disini)[10]

UU No. 21 Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)[11]

UU No. 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (unduh disini)[12]

UU No. 26 Th 2000 tentang Pengadilan HAM (unduh disini)[13]

UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (unduh disini)[14]

Artikel Terkait

  • 25/03/2019 Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat Hambat Askes Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan[15]
  • 15/02/2019 Rekomendasi Untuk Kinerja LPSK Ke Depan[16]
  • 02/02/2019 Demi Pemenuhan Hak Korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Dibahas![17]
  • 31/12/2018 Dugaan Kasus Kekerasan Seksual di BPJS Ketenagakerjaan: Aparat Penegak Hukum Harus Profesional dan Pahami Hak Korban [18]
  • 07/12/2018 4 Catatan ICJR untuk Komisioner LPSK Terpilih [19]

Share this:

Endnotes:
  1. : http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2009/02/uu-no-13-th-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban.pdf
  2. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-13-th-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban.pdf
  3. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/pp-no-24-th-2008-tentang-pemberian-kompensasi-restitusi-dan-bantuan-kepada-saksi-dan-korban.pdf
  4. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/pp-no-2-th-2002-tentang-tata-cara-perlindungan-terhadap-korban-dan-saksi-dalam-pelanggaran-ham-yang-berat.pdf
  5. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/pp-no-3-th-2002-tentang-kompensasi-restitusidan-rehabilitasi-terhadap-korban-pelanggaran-ham-yang-berat.pdf
  6. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/pp-no-9-th-2008-tentang-tata-cara-dan-mekanisme-pelayanan-terpadu-bagi-saksi-dan-atau-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang.pdf
  7. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/pp-no-24-th-2003-tentang-tata-cara-perlindungan-terhadap-saksi-penyidik-penuntut-umum-hakim-dalam-perkara-tindak-pidana-terorisme.pdf
  8. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-4-th-2006-tentang-penyelenggaraan-dan-kerja-sama-pemulihan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga.pdf
  9. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-15-th-2002-tentang-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf
  10. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-15-th-2003-tentang-penetapan-pp-pengganti-uu-no1-th-2002.pdf
  11. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-21-th-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang.pdf
  12. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-23-th-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.pdf
  13. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-26-th-2000-tentang-pengadilan-ham.pdf
  14. (unduh disini): http://icjrid.files.wordpress.com/2009/02/uu-no-30-th-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.pdf
  15. Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat Hambat Askes Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan: https://icjr.or.id/permenristekdikti-tentang-program-profesi-advokat-hambat-askes-masyarakat-miskin-terhadap-keadilan/
  16. Rekomendasi Untuk Kinerja LPSK Ke Depan: https://icjr.or.id/rekomendasi-untuk-kinerja-lpsk-ke-depan/
  17. Demi Pemenuhan Hak Korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Dibahas!: https://icjr.or.id/demi-pemenuhan-hak-korban-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-harus-dibahas/
  18. Dugaan Kasus Kekerasan Seksual di BPJS Ketenagakerjaan: Aparat Penegak Hukum Harus Profesional dan Pahami Hak Korban : https://icjr.or.id/dugaan-kasus-kekerasan-seksual-di-bpjs-ketenagakerjaan-aparat-penegak-hukum-harus-profesional-dan-pahami-hak-korban/
  19. 4 Catatan ICJR untuk Komisioner LPSK Terpilih : https://icjr.or.id/4-catatan-icjr-untuk-komisioner-lpsk-terpilih/
  20. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/himpunan-peraturan-mengenai-perlindungan-saksi-dan-korban/