Himpunan Peraturan Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 13 Th 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [1](unduh disini)[2]

PP No. 24 TH 2008 tentang PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, dan BANTUAN kepada  SAKSI dan KORBAN (unduh disini)[3]

PP No. 2 Th 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat (unduh disini)[4]

PP No. 3 Th 2002 tentang KOMPENSASI, RESTITUSI,dan REHABILITASI TERHADAP KORBAN Pelanggaran HAM Yang Berat (unduh disini)[5]

PP No. 9 Th 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)[6]

PP No. 24 Th 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (unduh disini)[7]

UU No. 4 Th 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (unduh disini)[8]

UU No. 15 Th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (unduh disini)[9]

UU No. 15 Th 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (unduh disini)[10]

UU No. 21 Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)[11]

UU No. 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (unduh disini)[12]

UU No. 26 Th 2000 tentang Pengadilan HAM (unduh disini)[13]

UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (unduh disini)[14]