ICJR dan IMDLN serukan moratorium penjatuhan pidana penjara dalam kasus tindak pidana Penghinaan

by adminicjr | 19/11/2013 1:26 pm

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN) mendesak Mahkamah Agung RI untuk melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi para terdakwa yang terlibat kasus penghinaan dan dinyatakan terbukti bersalah. Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, menyatakan bahwa MA harus mempertimbangkan dengan serius untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi para terdakwa perkara penghinaan yang dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan.

Wahyudi Djafar, Sekretaris IMDLN, mengingatkan bahwa sebagai salah satu Negara pihak dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia seyogianya mengikuti Komentar Umum No 34 dari Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara dalam perkara penghinaan adalah bentuk sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan HAM Internasional.

Anggara juga menyatakan bahwa MA masih dapat menjatuhkan pidana bentuk lain bagi para terdakwa yang dinyatakan bersalah yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat sesuai ketentuan Pasal 14 C KUHP. Pidana penjara bagi perkara penghinaan juga tidak lagi relevan, karena saat ini MA juga sudah mengeluarkan Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian nilai denda dalam KUHP. Dengan kedua instrumen hukum tersebut, Anggara berharap, MA meninggalkan pola Pidana Penjara dan  mengefektifkan Pidana Denda dalam perkara – perkara tindak pidana penghinaan.

Berdasarkan hasil riset ICJR pada 2012 dari 275 perkara ditemukan bahwa sepanjang 2001 – 2012 fakta bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana penghinaan dituntut dengan tuntutan penjara (205 kasus) dan pidana percobaan.

Sementara itu dalam penjatuhan putusan pengadilan, Mahkamah Agung telah banyak mengkoreksi hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjadi putusan bebas/lepas dan/atau hukuman percobaan

Meski dalam beberapa kasus, MA masih menjatuhkan hukuman penjara namun rata – rata hukuman yang jatuhkan hanya mencapai 112 hari. Hukuman percobaan yang dijatuhkan rata – rata mencapai 252 hari

Berdasarkan hal – hal tersebut, ICJR dan IMDLN mendesak

  1. Mahkamah Agung mengefektifkan penjatuhan pidana bersyarat dan pidana denda bagi terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Hal ini diperlukan untuk mengurangi chilling effect dari penjatuhan pidana penjara bagi kebebasan berpendapat/berekspresi
  2. Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran agar Pengadilan – Pengadilan di seluruh Indonesia melakukan moratorium penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa dalam perkara Penghinaan yang diputus bersalah oleh Pengadilan, berdasarkan syarat – syarat tertentu seperti terpidana tidak mau membayar denda dan/atau tidak mau memenuhi memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan

Artikel Terkait

  • 21/11/2013 Pemenjaraan Terdakwa Kasus Penghinaan Melanggar HAM Internasional[1]
  • 13/10/2011 Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia[2]
  • 13/07/2015 ICJR Kritik Penetapan Tersangka Dua Komisioner Komisi Yudisial[3]
  • 29/01/2014 Penghinaan, Alat Efektif untuk Lindungi Pejabat[4]
  • 29/01/2014 ICJR: Pasal Penghinaan dalam Rancangan KUHP Ternyata tak Berubah[5]

Share this:

Endnotes:
  1. Pemenjaraan Terdakwa Kasus Penghinaan Melanggar HAM Internasional: https://icjr.or.id/pemenjaraan-terdakwa-kasus-penghinaan-melanggar-ham-internasional/
  2. Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia: https://icjr.or.id/peluncuran-situs-reformasidefamasi-net-sebagai-pusat-dukungan-sumber-daya-untuk-reformasi-hukum-defamasi-di-indonesia/
  3. ICJR Kritik Penetapan Tersangka Dua Komisioner Komisi Yudisial: https://icjr.or.id/icjr-kritik-penetapan-tersangka-dua-komisioner-komisi-yudisial/
  4. Penghinaan, Alat Efektif untuk Lindungi Pejabat: https://icjr.or.id/penghinaan-alat-efektif-untuk-lindungi-pejabat/
  5. ICJR: Pasal Penghinaan dalam Rancangan KUHP Ternyata tak Berubah: https://icjr.or.id/icjr-pasal-penghinaan-dalam-rancangan-kuhp-ternyata-tak-berubah/
  6. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/icjr-dan-imdln-serukan-moratorium-penjatuhan-pidana-penjara-dalam-kasus-tindak-pidana-penghinaan/