ICJR Meminta Pemerintah dan DPR tidak terburu – buru sahkan RUU Perubahan UU Terorisme

Dalam catatan ICJR, masih banyak persoalan – persoalan yang harus diselesaikan dalam RUU Perubahan UU Terorisme

Pembahasan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Perubahan UU Terorisme) menurut pemerintah dan DPR telah memasuki tahap final. Dijadwalkan, pada minggu depan Pansus RUU Terorisme akan kembali membahas RUU Perubahan UU Terorisme.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan apresiasi terhadap upaya pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme antara pemerintah dan DPR yang akan dimulai kembali. ICJR juga meminta agar proses pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme dilakukan dengan cermat dan hati – hati agar upaya pembentukan hukum untuk penanganan terorisme tidak mencederai kebebasan – kebebasan sipil.

Terhadap proses pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme, ICJR akan memberikan Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap RUU tersebut ke DPR dan Pemerintah (Naskah versi 17 April 2018). Dalam catatan ICJR masih ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan diantaranya

1. Mengenai Definisi

2. Mengenai Korporasi

3. Mengenai Penyadapan

4. Mengenai Pidana Mati

5. Korban Terorisme

ICJR juga meminta agar proses pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme juga memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat memastikan partisipasi masyarakat terhadap hasil – hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR

Lihat Catatan dan Rekomendasi ICJR disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut


Tags assigned to this article:
DPRPemerintahRUUterorisme

Related Articles

Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit : Melalui Asas Opportunitas, Jaksa Dapat Kesampingkan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang Kurang Mampu

Asas Oportunitas yang terwujud dalam seponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum menjadi pilihan paling tepat untuk jaksa ketika dihadapkan

ICJR Submitted 4 Documents to the Universal Periodic Review (UPR) on the Issues of Criminal Justice System Reform in Indonesia

In 2022, Indonesia will go through the 4th cycle of Universal Periodic Review (UPR) for the United Nations (UN) Human

Verified by MonsterInsights