Keluhan Bukan Kriminal: Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan

Kasus yang dialami Meliana bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Meliana bukan saja korban dari pengrusakan kediamannya, tapi dirinya juga menjadi korban dari aturan hukum pidana yang masih lentur dan multitafsir. Kasus ini akhirnya menggambarkan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum terkait pengaturan mengenai penodaan agama di Indonesia.

Dalam hukum pidana, pengaturan pidana semestinya ditujukan untuk melindungi kelompok minoritas dari kejahatan propaganda kebencian. Namun pengaturan ketentuan penodaan agama tidak ditujukan untuk kriminalisasi terhadap propaganda kebencian namun untuk melindungi kepentingan agama itu sendiri. Dalam praktiknya yang justru terjadi adalah pasal ini digunakan untuk menjadi alat berkonflik dan pengadilan dalam praktiknya sulit untuk menegakkan hukum secara bebas dan mandiri khususnya tidak terpengaruh oleh adanya tekanan massa.

Mungkin ini bukan kasus satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Masih banyak kasus yang perlu diamati dan membutuhkan masukan serta saran dari pihak masyarakat, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penggunaan pasal yang lentur dan multitafsir demi terwujudnya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia serta peradilan yang adil.

ICJR melalui amicus curiae ini, berharap Pengadilan Tinggi dapat bertindak secara teliti dan hati-hati dalam memeriksa perkara ini. Ke depan, kami berharap bahwa penggunaan pasal-pasal yang lentur maupun multitafsir serta melanggar hak asasi manusia yang terdapat dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi digunakan.

Unduh Disini

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini


Tags assigned to this article:
hukum pidanaKUHPMelianaPenodaan Agama

Related Articles

Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

ICJR telah meluncurkan Laporan Penilaian Peradilan yang Adil (Fair Trial) Saat Pandemi Covid-19 pada 15 April 2021 di dalam sebuah Webinar

Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada Selasa, 2 Agustus 2017 sidang permohonan Uji Materil pasal-pasal makar dalam KUHP dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 telah memasuki agenda

Analisis & Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Kondisi dan Kebijakan Pemasyarakatan

Proyek pembaruan hukum nasional telah dicanangkan pada 1963. Salah satu regulasi yang menjadi sasaran terpenting dari proyek pembaruan hukum nasional