image001

Kodifikasi Penuh RUU KUHP Dipertanyakan LSM

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mempertanyakan kebijakan kodifikasi penuh dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP).

Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan kebijakan kodifikasi penuh menutup penggunaan KUHP untuk menjerat pelaku tindak kejahatan khusus yang belum diatur di dalamnya.

“Anehnya pemerintah membahas RUU yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP, seperti pelanggaran kesusaan dalam RUU ITE, dan RUU larangan minuman beralkohol,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (1/3/2015).

Supriyadi menuturkan tindak pidana yang diatur dalam RUI ITE dan RUU larangan minuman beralkohol memiliki materi yang bertentangan dengan RUU KUHP. Hal tersebut menunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak melakukan reformasi penegakan hukum secara efektif.

Zainal Abidin, Deputi II Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), mengatakan tumpang tindihnya pengaturan mengenai tindak pidana itu menunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak konsisten melakukan revisi KUHP. Seharusnya, pemerintah memasukkan seluruh tindak pidana ke dalam KUHP.

“Pengaturan ini justru memperbanyak jenis tindak pidana yang diatur oleh selain KUHP, dan itu bertolak belakang dengan semangat untuk memperbaiki KUHP,” ujarnya.

Zainal menyebutkan Aliansi Reformasi KUHP mendesak pemerintah menarik kembali seluruh RUU yang memiliki materi tindak pidana dan memasukkannya dalam rancangan KUHP.

Sumber: Kabar24.com

Related Posts

  • 15 for Justice
  • Advokasi RUU
  • Alert
  • Dokumen Hukum
  • English
  • ICLU
  • Law Strip
  • Media Center
  • Mitra Reformasi
  • Publikasi
  • Special Project
  • Uncategorized
    •   Back
    • Reformasi Defamasi
    • #diktum
    • Anotasi Putusan
    • Penyiksaan
    • Strategic Litigation
    • RKUHAP
    • Putusan Penting
    • advokasi RUU
    • Advokasi RUU
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    • Weekly Updates
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Kabar ICJR
    • ICJR di Media
    •   Back
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Peraturan
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Weekly Updates
Load More

End of Content.

Copyright © 2024 Gogoho Indonesia | Powered by Gogoho Indonesia

Scroll to Top