image001

Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam R KUHP

Dengan Mengucapkan Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, disertai kebahagiaan dan kebanggaan, kami persembahkan pada khalayak ramai hasil kerja keras Tim Kerja Jaringan PKBI, YKP, Aliansi Satu Visi, Women on Web, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam menangkal ancaman kriminalisasi tenaga kesehatan, korban perkosaan, dan ibu hamil seperti yang termaktub pada Rancangan KUHP yang baru. Buku ini disusun sebagai suatu versi mendekati populer dengan bahasa yang mudah dipahami banyak orang.

Diharapkan dengan penyusunan dan penerbitan tulisan ini akan memudahkan para pemangku kepentingan dan khalayak umum untuk mendapatkan gambaran situasi yang mengancam higga dapat terjadi kriminalisasi. Mengingat yang akan terancam adalah kelompok profesional, maka sudah sepantasnya tenaga kesehatan mencermati Rancangan KUHP ini.  Jangan sampai setelah diundangkan dan disahkan baru sadar bahwa sekali pun telah memenuhi standar kompetensi profesi dan memenuhi standar operasional pelayanan masih harus berhadapan dengan proses hukum.

Bagi korban perkosaan dan ibu hamil situasi ini justru menempatkan mereka dalam kondisi terancam, dan bukan terlindungi haknya dan dijamin Undang-undang seperti amanat ICPD Kairo, bahkan bertentangan dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan perangkat peraturan di bawahnya. Gambaran ini memperlihatkan bahwa meskipun di hampir setiap lingkungan budaya memperlihatkan bahwa menjadi ibu merupakan peran yang sangat dihormati, tetapi seringkali justru kurang dihargai harkat dan martabatnya sebagai insan. Kewajiban perempuan dalam siklus reproduksi sebagai pemilik rahim yang meneruskan generasi selanjutnya belum diikuti dengan pemenuhan hak seksual dan kesehatan reproduksinya. Pada korban perkosaan yang masih belum pulih dari trauma malahan diancam hukum dan diwajibkan untuk meneruskan kehamilan yang tidak diinginkannya hal ini berarti hak atas tubuhnya dirampas.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memperjuangkan pemenuhan Hak Seksual dan Kesehatan Reproduksi, PKBI bersama dengan Tim Kerja Jaringan mengajak kepada mereka yang terancam proses kriminalisasi segera menyingsingkan lengan baju, jangan biarkan hak kesehatan seksual dan reproduksi justru menjadi sasaran ancaman R-KUHP. Simaklah hasil kerja keras jaringan tim kerja ini dan segera bergabung dalam upaya menangkal proses kriminalisasi yang berlebihan ini.

Terimakasih dan selamat membaca.

Unduh Disini

Related Posts

  • 15 for Justice
  • Advokasi RUU
  • Alert
  • Dokumen Hukum
  • English
  • ICLU
  • Law Strip
  • Media Center
  • Mitra Reformasi
  • Publikasi
  • Special Project
  • Uncategorized
    •   Back
    • Reformasi Defamasi
    • #diktum
    • Anotasi Putusan
    • Penyiksaan
    • Strategic Litigation
    • RKUHAP
    • Putusan Penting
    • advokasi RUU
    • Advokasi RUU
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    • Weekly Updates
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Resources
    • Cases
    • Other Jurisdiction Cases
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Civil
    • Criminal
    • Media
    • National
    • Public
    • IT Related
    •   Back
    • Kabar ICJR
    • ICJR di Media
    •   Back
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Torture Cases
    • Torture Resources
    • Laws and Regulation
    • Law Enforcer
    • Survivor
    •   Back
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Peraturan
    • Peraturan Mengenai Trafficking
    • Perlindungan Saksi dan Korban
    • Rancangan KUHAP
    • Pemasyarakatan
    • Rancangan KUHP
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • RUU Polri
    • RUU TNI
    •   Back
    • Penetapan Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Peraturan Pemerintah
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan Bersama
    • Keputusan DitJen PAS
    • Keputusan Menteri
    • Keputusan Presiden
    •   Back
    • Weekly Updates
Load More

End of Content.

Copyright © 2024 Gogoho Indonesia | Powered by Gogoho Indonesia

Scroll to Top