Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam R KUHP

Dengan Mengucapkan Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, disertai kebahagiaan dan kebanggaan, kami persembahkan pada khalayak ramai hasil kerja keras Tim Kerja Jaringan PKBI, YKP, Aliansi Satu Visi, Women on Web, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam menangkal ancaman kriminalisasi tenaga kesehatan, korban perkosaan, dan ibu hamil seperti yang termaktub pada Rancangan KUHP yang baru. Buku ini disusun sebagai suatu versi mendekati populer dengan bahasa yang mudah dipahami banyak orang.

Diharapkan dengan penyusunan dan penerbitan tulisan ini akan memudahkan para pemangku kepentingan dan khalayak umum untuk mendapatkan gambaran situasi yang mengancam higga dapat terjadi kriminalisasi. Mengingat yang akan terancam adalah kelompok profesional, maka sudah sepantasnya tenaga kesehatan mencermati Rancangan KUHP ini.  Jangan sampai setelah diundangkan dan disahkan baru sadar bahwa sekali pun telah memenuhi standar kompetensi profesi dan memenuhi standar operasional pelayanan masih harus berhadapan dengan proses hukum.

Bagi korban perkosaan dan ibu hamil situasi ini justru menempatkan mereka dalam kondisi terancam, dan bukan terlindungi haknya dan dijamin Undang-undang seperti amanat ICPD Kairo, bahkan bertentangan dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan perangkat peraturan di bawahnya. Gambaran ini memperlihatkan bahwa meskipun di hampir setiap lingkungan budaya memperlihatkan bahwa menjadi ibu merupakan peran yang sangat dihormati, tetapi seringkali justru kurang dihargai harkat dan martabatnya sebagai insan. Kewajiban perempuan dalam siklus reproduksi sebagai pemilik rahim yang meneruskan generasi selanjutnya belum diikuti dengan pemenuhan hak seksual dan kesehatan reproduksinya. Pada korban perkosaan yang masih belum pulih dari trauma malahan diancam hukum dan diwajibkan untuk meneruskan kehamilan yang tidak diinginkannya hal ini berarti hak atas tubuhnya dirampas.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memperjuangkan pemenuhan Hak Seksual dan Kesehatan Reproduksi, PKBI bersama dengan Tim Kerja Jaringan mengajak kepada mereka yang terancam proses kriminalisasi segera menyingsingkan lengan baju, jangan biarkan hak kesehatan seksual dan reproduksi justru menjadi sasaran ancaman R-KUHP. Simaklah hasil kerja keras jaringan tim kerja ini dan segera bergabung dalam upaya menangkal proses kriminalisasi yang berlebihan ini.

Terimakasih dan selamat membaca.

Unduh Disini



Related Articles

Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang digolongkan sebagai the most serious crimesSelain

Reformasi Penahanan dan Penghindaran Penahanan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam RKUHAP

Dalam KUHAP, saat ini belum termuat bahwa penahanan bersifat exceptional, artinya tidak wajib, tidak harus digunakan, hanya apabila diperlukan untuk

MODUL KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disusun berpuluh tahun sejak desakan pada Seminar Hukum

Verified by MonsterInsights