Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022.

Pengesahan UU TPKS ini punya arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual dan memulihkan korban secara komprehensif.

UU TPKS ini memiliki 93 Pasal, dan 12 Bab. Menjangkau materi mengenai: 1) Ketentuan Umum, 2) Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 3)Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 4) Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 5) Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi 6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah, 7) Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan, 8) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga, 9) Pendanaan, 10) Kerja sama internasional, 11) Ketentuan Peralihan, 12) Ketentuan Penutup.

Sebelum pengesahan UU TPKS tersebut, sebagai bahan advokasi, ICJR, IJRS dan Puskapa menyusun laporan penelitian tentang Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini yang mendasari kerja-kerja advokasi kami pada saat melakukan pengawalan pembahasan UU TPKS baik kepada Gugus Tugas Pembahasan UU TPKS di Pemerintah maupun kepada Badan Legislatif DPR ini.

Unduh laporan penelitian di siniĀ 


Tags assigned to this article:
UU TPKS

Related Articles

ICJR IJRS dan LeIP Sayangkan Pernyataan Menko Polhukam tentang Restorative Justice pada Kasus Perkosaan

Pada saat menjadi pembicara dalam acara Rapim Polri, Selasa (16/2/2021), Menteri Koordinator Bidang Polhukam mencontohkan penerpaan Restorative Justice dalam kasus

Kerusuhan Lapas Klas IIA Banda Aceh, ICJR: Pemerintah Harus Bentuk Tim Investigasi Dan Dorong Alternative Non-Pemenjaraan

Kamis, 29 November 2018, 113 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh dikabarkan melarikan diri setelah sebelumnya terjadi kerusuhan di

DARURAT GANJA MEDIS UNTUK ANAK CEREBRAL PALSY

Pada bulan September 2022 telah terjadi peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan investigasi terhadap obat-obatan

Verified by MonsterInsights