Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19
ICJR telah meluncurkan Laporan Penilaian Peradilan yang Adil (Fair Trial) Saat Pandemi Covid-19 pada 15 April 2021 di dalam sebuah Webinar Diskusi Publik. Acara ini menghadirkan Miko Ginting sebagai pemapar dan beberapa narasumber penanggap mulai dari perwakilan Pemerintah (Irfan – Bappenas) dan DPR (Arsul Sani – Wakil Ketua MPR, Anggota DPR RI Komisi III) serta praktisi advokat (I Wayan Gendo Suardana) dan kelompok masyarakat sipil (Asfinawati – Ketua Umum YLBHI).
Penelitian untuk merumuskan sebuah indeks untuk mengukur penerapan hak-hak fair trial (hak atas peradilan yang adil) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 melalui metode penilaian ahli (expert judgment). Total terdapat 16 ahli yang terlibat baik dalam penyusunan komponen maupun pengisian penilaian yang dipilih dengan mempertimbangkan keahlian dan latar belakangnya sebagai akademisi, praktisi, penyelenggara peradilan pidana, pembentuk undang-undang, dan jurnalis. Hasil penilaian ahli dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkonfirmasi tesis bahwa situasi fair trial di Indonesia pada keadaan normal saja masih bermasalah dan kondisi pandemi semakin memperburuknya.
Laporan Penelitian dapat diunduh melalui link berikut:
Laporan Penerapan Fair Trial di Indonesia Pada Masa Covid-19
Webinar Diskusi Publik dapat diakses lewat kanal YouTube di bawah ini:
Artikel Terkait
- 26/06/2021 Hari Anti Penyiksaan: Kondisi Fair Trial di Indonesia Belum Mampu Jamin Proses Hukum yang Bebas Penyiksaan
- 28/04/2023 Aliansi PKTA Pertanyakan Putusan Cepat Pengadilan Banding Kasus Anak AG
- 16/12/2022 Recommendation on the Specific Regulations of Fair Trial Rights for People Facing Death Penalty in the Bill of Criminal Procedure Code
- 27/04/2022 Menimbang Nyawa: Buku Saku Pertimbangan-Pertimbangan Penting Pengadilan dalam Kasus Hukuman Mati
- 20/07/2021 Pelaksanaan Sanksi Pidana PPKM Darurat: Pengaturan Carut Marut, Harusnya Tidak Boleh Ada Pidana Penjara
Related Articles
Komentar atas Bantuan Hukum dalam Rancangan KUHAP
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 adalah 28.066.550 orang atau
Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan ITE
Sejak disahkan, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus menuai kontroversi. UU ITE dianggap
Penyiksaan dalam Praktik Pidana Mati di Indonesia: “Satu Terlalu Banyak”
Pidana mati masih menjadi salah satu beban sejarah dan pembaruan hukum di Indonesia, meskipun sudah ada niat dari pemerintah untuk