Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia

ICJR memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang memasukan RUU tentang revisi UU Narkotika ke dalam prolegnas prioritas. ICJR terus mengingatkan bahwa semangat revisi UU Narkotika harus dengan pendekatan kesehatan masyarakat dengan jaminan dekriminalisasi pengguna dan pecandu narkotika. Sudah saatnya untuk mengubah strategi dalam menangani masalah narkotika. Masalah akses narkotika adalah masalah kesehatan, kebijakan narkotika harus berbasis kesehatan masyarakat.

Penelitian yang disusun oleh ICJR ini menguraikan latar belakang dan sejumlah persoalan kunci dari tata kelola kebijakan narkotika. Penelitian ini melakukan kajian terhadap kerangka normatif tentang aturan yang berlaku mengenai kebijakan narkotika di Indonesia, juga mengkaji praktik kebijakan narkotika untuk mengidentifikasi faktor pendorong penggunaan pemenjaraan dalam perkara narkotika. Pengkajian mengenai implementasi kebijakan dengan melihat pada praktik penegakan hukum di beberapa kasus narkotika, termasuk yang tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan. Serta kajian kepustakaan untuk membandingkan konsep dan praktik kebijakan narkotika yang diselenggarakan di Indonesia dengan praktik di beberapa negara.

Penelitian ini memaparkan dua isu awal pentingnya mendorong kebijakan non-pemidanaan bagi penggunaan narkotika, yaitu pertama, mengenai bahasan tentang model-model alternatif kebijakan lain untuk penggunaan narkotika sebagai lawan dari pendekatan pelarangan atau kriminalisasi, yaitu depenalisasi, diversi, dan dekriminalisasi; dan kedua, mengenai aspek tata kelola narkotika lebih lanjut yaitu regulasi narkotika. Aspek yang paling memengaruhi diskursus tentang reformasi kebijakan narkotika adalah perspektif HAM internasional, khususnya mengenai pemenuhan hak atas kesehatan. Melalui dekriminalisasi dan pembahasan tentang regulasi, pengguna narkotika bisa tetap menjaga kualitas kehidupannya dengan adanya layanan kesehatan dan menjauhkan mereka dari efek negatif dari catatan kriminal dan dengan regulasi, negara memastikan peran sentralnya bahwa seluruh aspek penanaman, produksi, hingga penggunaan narkotika berada dalam pengawasan negara.

Semoga rekomendasi dalam penelitian ini dapat menjadi langkah awal merespon perubahan UU Narkotika yang masuk dalam daftar program legislasi nasional priorotas 2021.

Selamat membaca.

 

Unduh penelitian Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia di sini


Tags assigned to this article:
drugsnarkotikapemenjaraantata kelolauu narkotika

Related Articles

Kasus Makar Tapol Papua, ICJR Kirimkan Amicus Curiae ke PN Jakarta Pusat

Penangkapan terhadap aktivis dan tahanan politik Papua, Paulus Suryanta Ginting, Charles Kosay, Ambrosius Mulait, dan Isay Wenda dengan tuduhan makar dilakukan

Parliamentary Brief #2: Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP

Tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP di atur di dalam Bab XXI RKUHP yang terdiri dari 15 Pasal, yakni Pasal

Keamanan Dalam dan Penegakkan HAM

Jakarta (11/05)—Dalam rangkaian kegiatan Pendidikan Kilat (Diklat) yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Agung, ICJR dipercaya untuk dapat memberikan materi