Menuju Pembaruan UU ITE Yang Ramah Kepentingan Publik

Pada Senin 14 Maret 2016, anggota DPR RI Komisi I bersama Menteri Kominfo, Rudiantara dan Menkumham yang diwakili oleh Dirjen Perundang-undangan, Widodo telah melaksanakan rapat kerja yang pertama untuk pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun agendanya adalah penyampaian keterangan Presiden terhadap RUU perubahan UU ITE yang disampaikan oleh Menkominfo dan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum oleh fraksi-fraksi di Komisi I.

Dalam kesimpulan awal pada rapat kerja ini adalah semua pihak, baik dari Komisi 1 maupun Pemerintah bersepakat untuk membahas RUU Perubahan UU ITE karena terdapat beberapa pasal yang dianggap menjadi polemik di masyarakat, salah satunya adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Hal ini diperkuat oleh data yang dihimpun oleh Safenet, bahwa sejak di undangkannya pasal ini, masyarakat yang terjerat sudah melebihi dari 150 orang dan ada kecenderungan meningkat lebih banyak. Dan di akhir sidang rapat kerja, pimpinan sidang memutuskan untuk membuat Panja dalam membahas perubahan UU ITE ini.

Dalam hal ini, kami Sahabat Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) menyatakan:

Pertama, Mengapresiasi langkah DPR RI atau komisi I dan Pemerintah karena perubahan UU ITE ini akhirnya dibahas dan dianggap penting oleh semua pihak.

Kedua, Dalam membahas pembaharuan UU ITE ini, DPR RI harus menempatkan hak mengakses internet adalah bagian dari hak asasi manusia seperti hak asasi manusia lainnya, sehingga seluruh perlindungan hak asasi seseorang juga harus menjadi acuan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait.

Ketiga, Praktik pemblokiran konten internet harus diatur dengan mekanisme yang jelas dan kewenangan pemblokiran harus dilakukan oleh badan independen yang tidak terpengaruh dari politik kepentingan dan harus diatur dengan undang-undang.

Keempat, Dalam hal pemidanaan yang ada di dalam UU ITE ini, sangat penting untuk meninjau kembali seluruh ketentuan yang mengatur pemidanaan dan kemudian menghapus seluruh duplikasi aturan pidana yang berada di UU ITE, karena sudah diatur di dalam KUHP.

Kelima, Pengambil kebijakan harus menggunakan pendekatan multi pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Seperti, pembahasan RUU Perubahan UU ITE ini seharusnya dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) bukan Panitia Kerja (Panja). Karena Pansus terdiri dari komisi I dan komisi III, dan pembahasan ini terkait dengan hukum dan pemidanaan di dalam UU tersebut. Sehingga sudah seharusnya komisi III terlibat dalam pembahasan pembaruan UU ITE ini. Selain itu, komisi III saat ini sedang membahas Rancangan KUHP yang di dalamnya membahas materi yang serupa dengan materi di dalam UU ITE. Hal ini diharapkan bisa mengharmonisasi pasal-pasal yang serupa, cukup dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP.

Keenam, Permasalahan aktual yang juga penting dibahas dalam pembaruan UU ITE ini adalah pemanfaatan teknologi informasi, terutama terkait kebijakan tata kelola konten internet.

Ketujuh, kami mendesak agar seluruh rapat-rapat pembahasan dilakukan terbuka dan hasil-hasil pembahasan segera dibuka untuk publik secara meluas.

Sahabat Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Pers, Yayasan Satu Dunia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia,Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) , ICT Laboratory for Social Change (ILAB) , Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) , Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Medialink, Offstream, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Public Virtue Institute (PVI), Remotivi, Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), dan Yayasan TIFA



Related Articles

Yang Harus Diperhatikan Apabila DPR dan Pemerintah Serius Merevisi Kembali UU ITE

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Klaster Covid-19 Lapas Tak Terhenti, Seluruh WBP Harus Segera Divaksin

Pada 3 Juni 2021, muncul klaster lapas baru penyebaran Covid-19. di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendal terdapat 222

2 Peraturan Pelaksana UU Terorisme Belum Selesai, ICJR Ingatkan DPR dan Pemerintah Untuk Segera Menyelesaikannya!

Hampir 2 tahun sejak UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

Verified by MonsterInsights