Parliamentary Brief #1: Tindak Pidana Penghinaan dalam Rancangan KUHP

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintahselama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh pemerintah pun telah disampaikan kepada DPR RI agar dapat segera membahasnya. Berdasarkan keterangan resmi yang dapat dihimpun, pada dasarnya Rancangan KUHP yang telah diserahkan oleh pemerintah ini memiliki empat tujuan yaitu dekolonisasi, demokratisiasi, konsolidasi, dan adaptasi serta harmonisasi hukum pidana. Terlepas dari tujuan mulia yang dikandung dalam Rancangan KUHP tersebut, namun masih ada persoalan mendasar yang menjadi cacat bawaan dalam Rancangan KUHP yang telah dihasilkan pemerintah tersebut. Cacat bawaan itu, mendasarkan pada catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah pembaruan hukum pidana melalui Rancangan KUHP tersebut malah mengarah kepada terciptanya sistem politik yang represif terhadap masyarakat.

ICJR juga mencatat hal yang sama, khususnya dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak – hak dan kebebasan berekspresi dari warga Negara. Rancangan KUHP malah gagal dalam misinya untuk melakukan adaptasi terhadap Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kegagalan itu setidaknya terlihat dalam isu tindak pidana penghinaan, suatu isu dimana ICJR selalu mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan kebijakan dalam konteks penghinaan dan kebebasan berekspresi. Alih – alih melakukan tahapan untuk mulai menerapkan dekriminalisasi penghinaan, pemerintah malah memilih untuk memperberat ancaman hukuman bagi para pelanggarnya sekaligus juga menghidupkan kembali beberapa pasal yang telah dicabut nyawanya oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sepertinya tidak ada riset yang cukup mendalam mengenai kebijakan penjatuhan pidana dalam perkara – perkara penghinaan. Setidaknya, para pembuat Rancangan KUHP mestinya berkaca bagaimana Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap perkara – perkara pidana terkait dengan penghinaan.

Unduh Disini


Tags assigned to this article:
defamasihukum pidanaKUHPRancangan KUHPRKUHP

Related Articles

Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan eksekusi mati terhadap para terpidana mati. Eksekusi gelombang pertama

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik

Pasal pencemaran nama baik di dalam UU ITE banyak mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi yang sah dan menjadi masalah pokok dari UU ITE.

DH Vs. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 2591/Pid.Sus/2010 adalah putusan atas perkara pidana terhadap DH (35 tahun) sebagai Terdakwa. DH yang