Rekomendasi ICJR terhadap Pasal-Pasal UU ITE dalam RKUHP (Versi 9 November 2022)

Sepanjang 2021-2022, agenda revisi KUHP dan UU ITE menjadi salah satu agenda pembaruan hukum yang digaungkan. Naskah RKUHP per 9 November 2022 telah mencabut beberapa pasal dalam UU ITE. Namun, masih terdapat beberapa pasal lain dalam RKUHP dengan rumusan unsur pidana yang serupa dengan ketentuan dalam UU ITE. Supaya tidak terjadi duplikasi pasal pidana kedepannya, diperlukan harmonisasi antara ketentuan tindak pidana dalam RKUHP dan revisi UU ITE mendatang. Masukan untuk penyelarasan ketentuan tindak pidana dalam UU ITE terhadap RKUHP telah ICJR susun dalam brief rekomendasi singkat berikut

Unduh dokumen di siniĀ 


Tags assigned to this article:
uu ite

Related Articles

Increasing Criminal Sanction for Criminal Defamation in the R KUHP

Criminal Defamation in the Draft Criminal Code (R KUHP): elements of Criminal Defamation should be more precise, justifications must be

Indonesia: Time to establish a moratorium on executions and review all death penalty cases as first steps towards abolition

Joint Public Statement of Amnesty International, ELSAM (Institute for Policy Research and Advocacy), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute

Amicus Curiae: Jangan Hukum Korban Perkosaan

Mengguncangkan! Kasus yang dialami WA di Jambi telah membuat publik di Indonesia. Ia tidak hanya korban dari kasus kekerasan seksual,

Verified by MonsterInsights