Rekomendasi ICJR terhadap Pasal-Pasal UU ITE dalam RKUHP (Versi 9 November 2022)

Sepanjang 2021-2022, agenda revisi KUHP dan UU ITE menjadi salah satu agenda pembaruan hukum yang digaungkan. Naskah RKUHP per 9 November 2022 telah mencabut beberapa pasal dalam UU ITE. Namun, masih terdapat beberapa pasal lain dalam RKUHP dengan rumusan unsur pidana yang serupa dengan ketentuan dalam UU ITE. Supaya tidak terjadi duplikasi pasal pidana kedepannya, diperlukan harmonisasi antara ketentuan tindak pidana dalam RKUHP dan revisi UU ITE mendatang. Masukan untuk penyelarasan ketentuan tindak pidana dalam UU ITE terhadap RKUHP telah ICJR susun dalam brief rekomendasi singkat berikut

Unduh dokumen di sini 


Tags assigned to this article:
uu ite

Related Articles

Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia

Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik

ICJR Warns the Supreme Court to Revoke Circular Letter on Request for Case Review (Peninjauan Kembali)

On Thursday (5/3/2015) ICJR sent a Warning Letter to the Chief Justice of Indonesian Supreme Court to Revoke the Supreme

Peninjauan Kembali lahir karena munculnya “peradilan sesat “ dan minimnya pengawasan di tingkat penyidikan dan penuntutan

MK akhirnya membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP,  yang  artinya pengajuan Peninjauan Kembali (PK)  tidak lagi dibatasi hanya satu kali. Putusan  MK

Verified by MonsterInsights