RKUHP Ditunda, ICJR Terus Kawal Pembahasan

by Admin | 20/09/2019 3:16 pm

Presiden Joko Widodo dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo memohon agar DPR dapat mengambil sikap yang sama dengan Pemerintah berkaitan dengan penundaan pengesehan ini. Di dalam pidatonya Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar Menteri Hukum dan HAM menerima masukan dari seluruh pihak dalam pembahasan RKUHP di periode selanjutnya.

Atas sikap Presiden Joko Widodo tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini. Langkah ini, menurut ICJR, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draft RKUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki.

Terhadap hal tersebut, ICJR mendorong Presiden untuk segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat: akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil. Keberadaan Komite tersebut, penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat di dalam Pemerintahan ini supaya selalu sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi konstitusional dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut http://icjr.or.id/15untukkeadilan[1]

 

Artikel Terkait

  • 22/09/2019 Menunda Demi Semua: Kami Akan Terus Kawal dan Beri Masukan pada Pembahasan RKUHP di Periode Berikut [2]
  • 18/09/2019 RKUHP Atur Laporan Kepala Desa untuk Kohabitasi dan Aturan Spesifik menyasar Sesama Jenis : Selamat Datang Kesewenang-wenangan!![3]
  • 29/01/2018 ICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh[4]
  • 05/12/2018 Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP di DPR: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mengingatkan 4 Syarat Pembahasan RKUHP harus diperhatikan[5]
  • 14/12/2018 Masalah Lain Perkawinan Anak di Indonesia: RKUHP[6]

Share this:

Endnotes:
  1. http://icjr.or.id/15untukkeadilan: http://icjr.or.id/15untukkeadilan
  2. Menunda Demi Semua: Kami Akan Terus Kawal dan Beri Masukan pada Pembahasan RKUHP di Periode Berikut : https://icjr.or.id/menunda-demi-semua-kami-akan-terus-kawal-dan-beri-masukan-pada-pembahasan-rkuhp-di-periode-berikut/
  3. RKUHP Atur Laporan Kepala Desa untuk Kohabitasi dan Aturan Spesifik menyasar Sesama Jenis : Selamat Datang Kesewenang-wenangan!!: https://icjr.or.id/rkuhp-atur-laporan-kepala-desa-untuk-kohabitasi-dan-aturan-spesifik-menyasar-sesama-jenis-selamat-datang-kesewenang-wenangan/
  4. ICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh: https://icjr.or.id/icjr-kecam-tindakan-sewenang-wenang-polisi-terhadap-waria-di-aceh/
  5. Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP di DPR: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mengingatkan 4 Syarat Pembahasan RKUHP harus diperhatikan: https://icjr.or.id/pemerintah-dan-dpr-tunda-pembahasan-rkuhp-di-dpr-aliansi-nasional-reformasi-kuhp-mengingatkan-4-syarat-pembahasan-rkuhp-harus-diperhatikan/
  6. Masalah Lain Perkawinan Anak di Indonesia: RKUHP: https://icjr.or.id/masalah-lain-perkawinan-anak-di-indonesia-rkuhp/
  7. Tweet: https://twitter.com/share

Source URL: https://icjr.or.id/rkuhp-ditunda-icjr-terus-kawal-pembahasan/