Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Sengat Sedikit Singgung Tragedi Kanjuruhan dan Kekerasan di Papua: Debat Capres Belum Mampu Merespons Masalah Sistemik Brutalitas Aparat

Sengat Sedikit Singgung Tragedi Kanjuruhan dan Kekerasan di Papua: Debat Capres Belum Mampu Merespons Masalah Sistemik Brutalitas Aparat

Sepanjang pelaksanaan debat perdana Capres 12 Desember 2023, Capres nomor urut 1, 2 dan 3 tidak ada yang secara spesifik membahas brutalisme aparat maupun pengawasan aparat kepolisian.

Capres 1 dan Capres 3 sempat membahas soal tragedi Kanjuruhan saat Capres 1 mengajukan pertanyaan untuk Capres 3. Jawaban Capres 3 lebih menyasar pada aspek pemulihan dan rasa keadilan bagi korban. Dalam merespon jawaban Capres 3, Capres 1 pun berjanji akan memastikan proses hukum yang menghasilkan keadilan bagi korban dan menjamin ketidak berulangan peristiwa serupa apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Sayangnya, dalam membahas tragedi Kanjuruhan tersebut, tidak ada calon yang menyinggung akar permasalahan, yaitu brutalitas aparat keamanan yang menggunakan gas air mata dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Luputnya para calon presiden membahas akar permasalahan ini menjadi catatan penting bagi ICJR.

Di samping tragedi Kanjuruhan, persoalan brutalitas aparat kepolisian ini sebenarnya juga disinggung saat ketiga calon membahas masalah kekerasan di Papua. Dalam menjawab pertanyaan dari panelis, Capres 1 menyatakan bahwa permasalahan di Papua adalah adanya pelanggaran HAM, untuk itu ia berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua melalui dialog yang partisipatif. Begitu pula dengan Capres 3 yang mengutamakan dialog dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Sedangkan Capres 2 melihat persoalan Papua ada pada separatisme, ketimpangan pembangunan, dan terorisme. 

ICJR berpandangan bahwa permasalahan di Papua tidak dapat stigmatisasi kental pada soal separatisme dan terorisme. LIPI yang kini berganti nama menjadi BRIN, pernah membuat rekomendasi peta jalan penyelesaian konflik di Papua. Ada empat agenda, diantaranya rekognisi dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP) secara substantif, bukan sekedar simbolis; Papua sebagai subyek pembangunan, proses hukum dan pengadilan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM; pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR); dan dialog damai penyelesaian masalah HAM di Papua. 

Lebih dari itu, apa yang disampaikan oleh ketiga Capres belum ada yang menyasar inti permasalahan terkait kekerasan dan brutalisme aparat yang seperti dianggap biasa terjadi, termasuk soal penggunaan gas air mata yang sempat disinggung oleh Capres 1. Berdasarkan penelitian ICJR, lebih dari satu triliun anggaran negara digunakan untuk penggunaan gas air mata yang sarat kekerasan dalam kerja-kerja kepolisian. 

Sekali lagi, masalah brutalitas aparat, utamanya kepolisian bersifat sistemik dan struktural. Respon terhadap hal ini harus dengan reformasi sistem dan struktur guna menjamin profesionalitas dan pengawasan aparat utamanya polisi yang efektif. Untuk itu, ICJR merekomendasikan:

  1. Penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dan pengawas internal Polri yang terdiri dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum).
  2. Proses hukum tegas dan adil bagi aparat penegak hukum termasuk Polri dan Jaksa yang melakukan pelanggaran disiplin/etik dan pidana.

 

Jakarta, 13 Desember 2023


ICJR 


Tags assigned to this article:
kekerasan aparatpemilu 2024polisi

Related Articles

ICJR Demands Minister of Interior Affair’s promises of Executive Review on Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law

On 2014, the draft paper of Qanun or Raqan (Aceh Regional Islamic laws) on Jinayat (criminal law) was again presented

Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP di DPR: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mengingatkan 4 Syarat Pembahasan RKUHP harus diperhatikan

Pada Senin, 3 Desember 2018 Menteri Hukum dan HAM menyatakan menunda pembahasan RKUHP bersama dengan DPR sampai dengan selesainya pemilu

ICJR dan IMDLN Peringatkan Pemerintah terkait Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Hari-hari ini Kementrian Komunikasi dan Informasi Indonesia (Kominfo) tengah bersiap melanjutkan rencana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Penanganan

Verified by MonsterInsights