Tag "DPR"

Back to homepage

Nasib Kodifikasi dalam RKUHP Segera Ditentukan

“Panja R KUHP Komisi III harus cermat menghitung implikasi dan nasib tindak pidana khusus yang akan masuk di KUHP,  akan ada banyak masalah jika kodifikasi yang diinginkan Pemerintah dalam R KUHP tetap dipaksakan ”  Peraturan peraturan pidana yang saat ini

Read More

Mengobral Perppu Bukan Solusi Bagi Kasus Eksploitasi Seksual Anak

Respon Atas Upaya Pengesahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang. Hari ini tanggal 12 Oktober 2016 DPR lewat Rapat Paripurna kembali akan melakukan pembahasan mengenai nasib Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Read More

ICJR Proposes Several Inputs in the Public Hearing of the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism

On Tuesday, 31 May 2016, the Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”) was invited by the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism to deliver several inputs in the Public Hearing which held in the House of Representatives (DPR).

Read More

Pembahasan R KUHP: Komisi III Putuskan Hukuman Mati Dilakukan Secara Alternatif di Masa Depan.

Hari ini (Senin, 18 Januari 2016), akhinya pembahasan R KUHP antara Panja Komisi III dan Pemerintah telah menyepakati, bahwa ketentuan Hukuman Mati dalam KUHP mendatang dilakukan sebagai hukum khusus yang bersifat alternatif. Dalam rapat Panja tersebut, pasal-pasal Hukuman Mati dalam

Read More

All RKUHP Meetings Must be Opened to Assure Public Participation

On 29 October 2015, Working Committee of the Commission III of the Parliament officially conducted the first meeting in regards to Draft Bill on Criminal Code (RKUHP) with Minister of Law and Human Rights. The meeting was organized at Hotel

Read More

Panja Komisi III Mulai Pembahasan Rancangan KUHP: Partisipasi Publik dan Hasil Pembahasan Harus terbuka luas

Pada 26 Oktober 2015 kemarin, akhirnya Komisi III secara resmi menyerahkan secara formal Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Menteri Hukum dan HAM. Aziz Syamsudin, Ketua Komisi 3 DPR RI, dalam rapat bersama pemerintah menyatakan bahwa Jumlah DIM yg telah diinventarisasi

Read More

Erma: DPR Berkomitmen untuk Membahas R KUHP Selama Dua Tahun

Kamis 25 Juni 2015, Aliansi Nasional Rerformasi KUHP (Aliansi KUHP) melakukan audiensi dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Audiensi yang berjalan selama 1 jam ini dihadiri oleh Erma Suryani Ranik, S.H., Anggota Komisi III DPR RI Fraksi

Read More

Pemerintah Belum Juga Kirim Rancangan KUHP ke DPR, Pembahasan Dipastikan Molor

Rancangan KUHP (R KUHP) masuk sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015. Di Tahun-tahun sebelumnya, R KUHP juga masuk dalam prolegnas, namun sampai dengan hari ini, pembahasannya tidak pernah membuahkan hasil yang signifikan. Pada Januari 2015, Pemerintahan Presiden

Read More

Memperkuat Rancangan KUHAP yang Pro Pemberantasan Korupsi, Transparan, dan Akuntabel

UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung Bangsa Indonesia, dan diakui mengandung asas-asas yang inovatif, dan pengaturannya paralel dengan instrumen hukum internasional. Namun dalam perkembangannya KUHAP saat ini sudah tidak sesuai lagi

Read More

ICJR Ingatkan Hakim agar Berhati-hati dalam Memutus Perkara Praperadilan Budi Gunawan

ICJR Minta Pemerintah, DPR, dan MA untuk Keluarkan Regulasi Yang Dapat Menambal Kekosongan Hukum Dalam Pengujian Penetapan Tersangka Praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) telah memasuki tahapan akhir dari pemeriksaan oleh Hakim di PN Jakarta Selatan. Senin 16 Februari 2014 nanti

Read More
Verified by MonsterInsights