Tag "Grasi"

Back to homepage

ICJR Dukung Langkah Pemerintah Berikan Amnesti Massal Kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika

ICJR memberikan dukungan terhadap gagasan Menteri Hukum dan HAM terkait amnesti massal terhadap pengguna narkotika. Hal ini merupakan langkah maju pemerintah melihat masalah narkotika dengan pendekatan kesehatan. Namun, ICJR juga memberikan sejumlah catatan terkait dengan langkah yang akan diambil oleh

Read More

ICJR: Presiden Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya terkait dengan Rencana Pembebasan Abu Bakar Basyir

Jika benar memang pembebasan ABB murni dilakukan oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo, yaitu terkait komutasi/pengubahan pemidanaan bagi 51 orang terpidana mati, amnesti untuk korban yang dikriminalisasi dan pertimbangkan permohonan grasi

Read More

ICJR Sampaikan 6 Rekomendasi Terkait Hukuman Mati

Setiap 10 Oktober, Dunia memperingati hari anti hukuman mati internasional, hal ini dilakukan untuk menentang hukuman mati yang merupakan hukuman tidak beradab dan sudah ditinggalkan banyak Negara di Dunia. Indonesia adalah salah satu dari sedikit Negara yang masih menerapkan hukuman

Read More

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK

 Saat ini pemerintah lewat Jaksa Agung masih berencana akan mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba yang telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam laporan kinerja 2016, dinyatakan MA telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 25 terpidana dan hukuman seumur hidup terhadap

Read More

Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari

Read More

Paket Reformasi Bidang Hukum Presiden Joko Widodo Harusnya Dimulai dari Pembenahan Hukuman Mati

ICJR : Presiden Jokowi dapat memulai reformasi dengan cara melakukan moratorium eksekusi mati dan meminta Kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan pidana mati sampai dengan adanya pembenahan pada sistem peradilan pidana. Di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah saat ini tengah menyiapkan

Read More

Kepres Grasi Bersifat Rahasia? PTUN Jakarta Batalkan Putusan Komisi Informasi Publik

ICJR : Peraturan Internal Kemensesneg No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara, Berpotensi Memasung kebebasan Informasi Publik Pada Senin, 3 Oktober 2016, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 (Putusan

Read More

Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal

Indonesia telah melakukan eksekusi gelombang ke-3 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami Jaringan masyarakat sipil yang sejak awal menolak eksekusi hukuman mati mengecam eksekusi ini disebabkan banyaknya kejanggalan, kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum  yang dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, Pemerintah melakukan

Read More

Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung Harus Bertanggung Jawab Atas Eksekusi Mati Ilegal

Eksekusi kepada Terpidana Mati yang Sedang Dalam Proses Permohonan Grasi Bertentangan Dengan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Informasi terbaru yang diterima ICJR, empat terpidana mati yang telah dieksekusi jumat dini hari, beberapa diantaranya sedang dalam proses pengajuan grasi ke

Read More

ICJR : Keputusan Presiden tentang Grasi Harus di Buka ke Publik, Komisi Informasi Publik Perintahkan Pemerintah untuk membuka seluruh Keppres Grasi Terpidana Mati

“Keputusan KIP tentang keterbukaan Informasi terkait Grasi terpidana mati ini harusnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk membuka akses informasi terkait rencana eksekusi mati, bukan malah sengaja menutupinya” Akhirnya pada Rabu, 11 Mei 2016 lalu, Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan sengketa

Read More