Tag "icjr"
Back to homepageUU MD3 Digugat ke MK
Jurnas.com – INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Pasal tersebut dinilai telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang menjalani proses hukum
Read More
Bertentangan dengan UUD 1945, ICJR ajukan Judicial Review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi
Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebagai Pemohon perorangan dan ICJR sendiri sebagai pemohon Badan Hukum Privat yang diwakili oleh Anggara Suwahju dan Wahyu Wagiman sebagai Ketua dan Sekretaris
Read More
Judicial Review UU MD3
Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono dan ICJR. Supriyadi W. Eddyono dan ICJR menunjuk Ifdhal Kasim, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Robert Sidauruk dan beberapa pengacara publik lainnya sebagai kuasa hukum dalam permohonan tersebut. ICJR menyatakan bahwa Pasal 245 UU MD3
Read MoreUU SPPA Diberlakukan, ICJR: Pemerintah Punya Banyak PR
WARTA KOTA, PASAR MINGGU – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingakan, tanggal 31 Juli 2014 akan menjadi hari bersejarah dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebab pada tanggal tersebut, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Read MoreUndang-Undang di Indonesia Masih Pro Penyiksaan
Padahal RI telah 16 tahun meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan VIVAnews – Hampir 16 tahun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, namun hingga hari ini peraturan perundang-undangan di Indonesia masih pro penyiksaan. Working Group on the Advocacy Against Torture (WGAT) melihat
Read MoreUU SPPA berlaku akhir juli 2014, ICJR Desak Pemerintah Segara Buat Peraturan Pelaksana
UU SPPA berlaku akhir juli 2014, ICJR Desak Pemerintah Segara Buat Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) akan mulai berlaku per tanggal 31 Juli 2014 mendatang. Sebagai aturan baru optimisme akan UU SPPA meninggi disebabkan
Read MoreMenolak Rencana PerMen Sensor Sapujagat 2013-2014
Saat ini, praktik pemblokiran dan penyaringan merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di internet. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran dan penyaringan ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi
Read MoreKoalisi Beri Masukan Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban
Mulai aturan restitusi dan konpensasi bagi korban pelanggaran HAM berat, hingga pelarangan pembalasan hukuman maksimal terhadap whistleblower. hukumonline.com – Jakarta – Sejumlah masukan dalam pembahasan revisi UU No.13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban (PSK) diberikan Koalisi Perlindungan Saksi
Read MoreDPR Didesak Cantumkan Pasal Krusial Dalam RUU Perlindungan Saksi
Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR kembali menggodok Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada hari ini. “Setelah menggelar pembahasan awal bersama pemerintah pada Senin 19 Mei silam. Hari ini (pukul 13.00 WIB)
Read MorePembahasan RUU Perlindungan Saksi & Korban Harus Terbuka
okezone.com – JAKARTA – Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menyambut baik dan mengapresiasiasi Rencana DPR untuk membahas RUU Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi mengingatkan kepada Pemerintah dan DPR selama pembahasan untuk melakukan sosialisasi
Read More