Tag "icjr"

Back to homepage

UU MD3 Digugat ke MK

Jurnas.com – INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Pasal tersebut dinilai telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang menjalani proses hukum

Read More

Bertentangan dengan UUD 1945, ICJR ajukan Judicial Review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebagai Pemohon perorangan dan ICJR sendiri sebagai pemohon Badan Hukum Privat yang diwakili oleh Anggara Suwahju dan Wahyu Wagiman sebagai Ketua dan Sekretaris

Read More

Judicial Review UU MD3

Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono dan ICJR. Supriyadi W. Eddyono dan ICJR menunjuk Ifdhal Kasim, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Robert Sidauruk dan beberapa pengacara publik lainnya sebagai kuasa hukum dalam permohonan tersebut. ICJR menyatakan bahwa Pasal 245 UU MD3

Read More

UU SPPA Diberlakukan, ICJR: Pemerintah Punya Banyak PR

WARTA KOTA, PASAR MINGGU – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingakan, tanggal 31 Juli 2014 akan menjadi hari bersejarah dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebab pada tanggal tersebut, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Read More

Undang-Undang di Indonesia Masih Pro Penyiksaan

Padahal RI telah 16 tahun meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan VIVAnews – Hampir 16 tahun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, namun hingga hari ini peraturan perundang-undangan di Indonesia masih pro penyiksaan. Working Group on the Advocacy Against Torture (WGAT) melihat

Read More

UU SPPA berlaku akhir juli 2014, ICJR Desak Pemerintah Segara Buat Peraturan Pelaksana

UU SPPA berlaku akhir juli 2014, ICJR Desak Pemerintah  Segara Buat Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)  akan mulai berlaku per tanggal 31 Juli 2014 mendatang. Sebagai aturan baru optimisme akan UU SPPA meninggi disebabkan

Read More

Menolak Rencana PerMen Sensor Sapujagat 2013-2014

Saat ini, praktik pemblokiran dan penyaringan merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di internet. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran dan penyaringan ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi

Read More

Koalisi Beri Masukan Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

Mulai aturan restitusi dan konpensasi bagi korban pelanggaran HAM berat, hingga pelarangan pembalasan hukuman maksimal terhadap whistleblower. hukumonline.com – Jakarta – Sejumlah masukan dalam pembahasan revisi UU No.13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban (PSK) diberikan Koalisi Perlindungan Saksi 

Read More

DPR Didesak Cantumkan Pasal Krusial Dalam RUU Perlindungan Saksi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR kembali menggodok Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada hari ini. “Setelah menggelar pembahasan awal bersama pemerintah pada Senin 19 Mei silam. Hari ini (pukul 13.00 WIB)

Read More

Pembahasan RUU Perlindungan Saksi & Korban Harus Terbuka

okezone.com – JAKARTA – Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menyambut baik dan mengapresiasiasi Rencana DPR untuk membahas RUU Revisi Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi mengingatkan kepada Pemerintah dan DPR selama pembahasan untuk melakukan sosialisasi

Read More