Tag "icjr"

Back to homepage

Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Komnas HAM!: Kembalikan Tugas Komnas HAM sebagai Ujung Tombak Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Komnas HAM menghadapi persoalan serius yang akan mempengaruhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang kuat dan mandiri, utamanya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Persoalan ini disebabkan karena keluarnya status disclaimer atas rekomendasi Laporan Keuangan

Read More

Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari

Read More

Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia

Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan. Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan

Read More

Anggota Komisi III: Upaya Praperadilan Hal yang Wajar

ICJR menilai praperadilan yang diajukan Polri akan mengalami persoalan karena penetapan tersangka berada di luar objek praperadilan. Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan melalui Polri melakukan ‘serangan balik’ dengan mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan

Read More

Singgung Keistimewaan DPR, Pengamen Bersaksi di MK

Warga negara biasa langsung diproses hukum, sedangkan anggota DPR harus seizin MKD. Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggota MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang dimohonkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Sejarahwan JJ Rizal mempersoalkan Pasal

Read More

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): The Minister of Home Affairs Must Immediately Freeze Qanun Jinayat

The Minister of Home Affairs (“Minister”) through several media coverage has responded and promised to review the law instrument of Aceh’s Qanun Jinayat, issued by the Aceh’s House of Representatives. Regarding this issue, Supriyadi Widodo Eddyono, the Executive Director of

Read More

The Witness and Victim Protection Coalition appreciates the approval of the Revision to Law on Witness and Victim Protection

“Victim’s rights improved: victim of gross violation of human rights, terrorism, human trafficking, abuse, sexual abuse, and severe torture may access medical, psychosocial, and psychological aid” This noon the Draft Law on Revision to Law on Witness and Victim Protection

Read More

Jokowi told to Prioritize Asset-Forfeiture Bill

The Jakarta Post, Activists are calling on president-elect Joko “Jokowi” Widodo to throw his weight behind the enactment of an asset-forfeiture bill that was in the pipeline during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono. The bill — which many

Read More

Menggugat UU MD3 : ICJR hadapi sidang pertama di MK

Kamis, 28 Agustus 2014, ICJR akan menjalani sidang pertama Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran

Read More

ICJR Bawa UU MD3 Ke Persidangan MK

Dianggap Hambat Proses Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) secara resmi mengajukan gugatan terhadap Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka hanya menggugat pasal 245, karena pasal itu dianggap menghambat proses penegakan hukum.

Read More