Tag "MK"
Back to homepage
Memperluas Tindak Pidana Kesusilaan akan Berpotensi Besar Mengakibatkan Over Kriminalisasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang menguji Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk. Dalam
Read More
Memperluas Tindak Pidana Kesusilaan akan Berpotensi Besar Mengakibatkan Over Kriminalisasi
Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang meguji Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk. Dalam
Read More
Rencana Pengaturan Penyadapan Di Indonesia Salah Alamat, Revisi UU KPK Bukan Solusi yang dibutuhkan.
“Selain KPK, Polisi, Kejaksaan dan BNN juga memiliki kewenangan untuk menyadap dan dengan aturan yang minim, pertanyaannya, kenapa hanya UU KPK yang akan direvisi?” Sidang Paripurna DPR menimbulkan kontroversi saat memasukkan Perubahan UU KPK sebagai salah satu prioritas Program Legislasi
Read MoreKUHAP, Court Reform Needed to Uphold Justice and Legal System, Activists Say
Activists on Friday called on the government and legislature to deliberate on a planned revision of the Criminal Code of Procedures following last week’s ruling by the Constitutional Court to expand the jurisdiction of pretrial hearings. The court had ruled that a
Read MoreMA Kukuhkan PK Hanya Sekali
PK berkali-kali menjadi ‘senjata’ menghindari eksekusi. Substansi SEMA ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di penghujung akhir tahun kemarin, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. SEMA
Read More
ICJR: Provision on Limitation for Retrial Application under the Supreme Court Circular Letter is not Appropriate
The Supreme Court has contravened the basic legal principle of “Lex Specialis Derogat Legi Generali” (specific law prevails over general law) in formulating the limitation of retrial (Peninjauan Kembali) application in the Circular Letter. In concluding the 2014, the Supreme
Read MoreICJR Nilai Peraturan Pembatasan PK Lewat Surat Edaran MA Tak Tepat
Mengawali tahun baru 2015, Mahkamah Agung (MA) dinilai telah melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legis Generalis” dalam Pembentukan Surat Edaran MA tentang Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) atau SEMA Pembatasan PK. Penilaian itu dikekluarkan di Jakarta oleh Institute for Criminal Justice
Read MoreMA: PK Pidana Hanya Satu Kali, Putusan MK Tak Dapat Dikesampingkan
Harapan para terpidana mati untuk kembali mengajukan upaya hukum lewat peninjauan kembali kedua kandas. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan, PK untuk perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Padahal, Mahkamah Konstitusi menyatakan, PK bisa lebih
Read MoreSinggung Keistimewaan DPR, Pengamen Bersaksi di MK
Warga negara biasa langsung diproses hukum, sedangkan anggota DPR harus seizin MKD. Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggota MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang dimohonkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Sejarahwan JJ Rizal mempersoalkan Pasal
Read More3 Alasan UU MD3 Digugat di MK
WARTA KOTA, PALMERAH— Mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, yang bersama sejumlah pengacara publik ditunjuk sebagai kuasa hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rabu (6/8/2014) mengemukakan adanya tiga alasan utama mengapa ICJR mengajukan permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang tentang
Read More